PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Intervensi ke Politik

AKURAT.CO PDIP melalui rekomendasi eksternal Rakernas I, secara tegas mendesak adanya langkah transformasi dan reformasi pada institusi Polri dan TNI. Langkah ini penting untuk memastikan kedua lembaga tersebut tetap berada pada jalur profesionalisme, dan tidak terseret dalam arus politik praktis.
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham, menyatakan PDIP melihat bahwa Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
"Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang subtantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek," tegas Jamaluddin saat membacakan poin rekomendasi di hadapan seluruh peserta rakernas di Beach City International Stadium (BCIS), Senin (12/1/2026).
Baca Juga: Reformasi Polri Harus Fokus Mengubah Kultural Organisasi
Dalam dokumen tersebut, PDIP juga mengusulkan penguatan mekanisme check and balances, melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam serta pemberian wewenang eksekutorial bagi Kompolnas sehingga tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
Bagi PDIP, pembersihan institusi dari kepentingan politik adalah harga mati. "Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan 'dwifungsi' jabatan sipil serta realokasi anggaran demi kesejahteraan personil Polri yang bertugas di akar rumput untuk menjamin Polri yang profesional, humanis dan terpercaya," lanjutnya.
Terkait institusi TNI, PDI Perjuangan merekomendasikan agar TNI tetap menjadi tentara profesional yang menjunjung tinggi amanat Reformasi 1998 dengan menjauhi politik praktis.
'Rakernas I mendesak pemerintah untuk melanjutkan pembangunan kekuatan pertahanan berlandaskan prinsip kemandirian (Berdikari), memprioritaskan industri dalam negeri, dan berbasis kajian ancaman riil tanpa didikte pasar global," kata Jamaluddin.
Baca Juga: Pakar Usul Polri Dibagi Berbasis Teritorial untuk Perkuat Pengawasan Internal
Partai juga mendesak penguatan mekanisme organisasi berbasis meritokrasi dan senioritas, guna menjaga soliditas internal.
"Dalam aspek tata kelola internal, Rakernas I mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme organisasi yang berbasis meritokrasi, senioritas, dan jenjang karir terukur untuk menjaga soliditas TNI, serta menjaga loyalitas tunggal kepada Konstitusi," kata dia.
Tak hanya itu, pada saat bersamaan, PDIP berharap pemerintah menjamin peningkatan kesejahteraan prajurit melalui tunjangan dan fasilitas operasional yang layak, sepadan dengan risiko pengabdian mereka di medan tugas.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 13 November 2026: Watak Weton Jumat Wage Dikenal Setia dan Teguh Pendirian
- 2Kementan Tambah 2.400 Pompa Air di Jabar, Produksi Beras siap Digenjot
- 3Baku Hantam di Hotel, Petarung MMA Usman Nurmagomedov Divonis 6 Bulan Penjara di Uni Emirat Arab
- 4Prediksi Skor Argentina vs Uruguay 14 November 2026: Tanpa Messi, La Albiceleste Tetap Diunggulkan?
- 5Prediksi Skor Belanda vs Yunani 14 November 2026: Oranje Diunggulkan
- 6Kalender Jawa 14 November 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon, Berkarisma dan Penuh Tanggung Jawab
- 7Prediksi Skor Serbia vs Jerman 14 November 2026: Die Mannschaft Diburu Kemenangan
- 8Portugal Hadapi Laga Perdana tanpa Cristiano Ronaldo, Silva Akui Popularitas Selecao Berkurang
- 9Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global
- 10Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada Relawan dan Petugas yang Gugur dalam Penanganan Karhutla







