Isu Reshuffle Menguat, Gerindra: Evaluasi 100 Hari Jadi Penentu

AKURAT.CO Isu reshuffle Kabinet Merah Putih semakin menguat setelah sejumlah menteri mendapat kritik tajam dari masyarakat, bahkan di antaranya ada yang didemo pegawainya sendiri.

Spekulasi reshuffle kabinet semakin diperkuat oleh pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025) malam.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan akan menindak tegas pejabat yang 'bandel' atau tidak sejalan dengan visi-misi pemerintah.

Menanggapi isu tersebut, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa keputusan mengenai reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Namun, menurutnya, Prabowo ingin memastikan para menterinya bekerja lebih baik demi menunaikan janji kampanye.

Baca Juga: BRI Microfinance Outlook 2025: Merancang Strategi Jangka Panjang untuk UMKM

“Pak Prabowo sebagai presiden tentunya paling mengerti siapa pembantu-pembantunya yang bisa mengimbangi kerja serta menunaikan janji kampanye,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Ia juga menambahkan bahwa dalam evaluasi 100 hari kerja, presiden akan menilai apakah kinerja para menteri sudah maksimal atau masih perlu perbaikan.

"Presiden pasti merasakan apakah para pembantunya sudah bekerja maksimal atau belum. Evaluasi pasti dilakukan setelah 100 hari kerja, tapi apakah akan berujung pada reshuffle atau tidak, itu sepenuhnya hak Presiden,” jelasnya.

Dasco menegaskan, seluruh menteri dan wakil menteri telah menandatangani pakta integritas sebelum menjabat.

Evaluasi terhadap mereka pun akan mengacu pada kesepakatan yang telah dibuat tersebut.

“Sebelum diangkat, para menteri dan wakil menteri menandatangani pakta integritas. Di dalamnya terdapat sejumlah pasal yang akan menjadi bahan evaluasi, apakah mereka telah memenuhi komitmen tersebut atau tidak,” pungkasnya.

Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat atau hanya melakukan evaluasi internal terhadap jajaran kabinetnya.

Baca Juga: Dirdik KPK Pantau Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto di PN Jakarta Selatan