Mantan Sekjen PKB Bongkar Borok Cak Imin: Tak Transparan Kelola Tata Keuangan Partai

AKURAT.CO Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Lukman Edy, buka-bukaan soal kepemimpinan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), di hadapan pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal itu ia sampaikan saat menyambangi markas PBNU untuk mendengar keterangan terkait konflik PKB-PBNU beberapa hari terakhir. Edy bertemu dengan jajaran PBNU dan berbicara dengan Waketum PBNU, Amin Said Husni.

“Dari PBNU tadi juga mengejar saya seperti apa sih kepemimpinan Cak Imin di DPP itu, apa namanya tata kelola partai itu seperti apa sih. Saya bilang saya jujur saja saya katakan bahwa hal yang paling substansial di internal PKB itu adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, keuangan fraksi,” katanya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Baca Juga: Olimpiade Paris: Jonatan Christie Tersingkir, Tumpuan Indonesia Tinggal Ginting, Gregoria, Fajar/Rian

“Keuangan dana Pemilu dana pileg dana Pilpres sampai sekarang dana Pilkada itu tidak transparan dan tidak akuntabel,” tambah Lukman.

Ia mengklaim bahwa Cak Imin sebagai ketum tidak pernah melakukan audit dan bertanggungjawab kepada konstituen.

“Tidak pernah di audit tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada konstituen, tidak pernah dipertanggungjawabkan kepada forum-forum pertanggungjawaban seperti Muktamar atau rapat-rapat dan sebagainya, tidak pernah ada pembahasan itu,” jelasnya.

Menurutnya, DPP PKB selalu menutup-nutupi persoalan keuangan internal PKB. Terutama Cak Imin yang ia nilai semakin menunjukkan sentralitasnya sebagai ketum.

Baca Juga: Sosok Fuad Shukr, Veteran Hizbullah yang Tewas dalam Serangan Israel di Beirut

“Bagi internal PKB hari ini soal keuangan itu soal yang soal yang sangat rahasia, soal yang sangat tertutup, tidak boleh diungkit-ungkit,” ungkap Lukman.

Selain itu, Lukman mengaku PBNU juga menanyakan terkait kepemimpinan Cak Imin kepada DPW dan DPC PKB seluruh Indonesia. 

Cak Imin seringkali memecat pimpinan-pimpinan DPW dan DPC secara tiba-tiba, dengan cara mengubah regulasi AD/ART PKB.

“Di samping apa namanya pola-pola kepemimpinan yang lain yang dikejar oleh tim pada saya misalnya soal bagaimana hubungan DPW DPC. Saya bilang seperti itu, sistematis dalam AD/ART ketum itu sudah punya kewenangan besar mengganti tiba-tiba itu sekarang. Kadang DPW dipecat diganti dengan hampir sebagian besar dirangkap oleh DPW DPC, tidak ada merit sistem lah di internal PKB,” pungkasnya.