PERHATIAN! Kepala Daerah Nekat Mutasi Pejabat Jelang Pilkada Bisa Disanksi Penjara dan Denda 

Dalam Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) bagi kepala daerah yang nekat melakukan mutasi diberikan sanksi pidana dan denda. (Dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000," berikut bunyi pasal 190 UU Pilkada. 

 

Sementara, Pasal 162 ayat (3) menyebutkan jika ada kepala daerah yang ingin mengganti pejabat menjelang Pilkada 2024 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

 

 

Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa dalam pelaksanaan Pilkada 2024 yang akan bergulir pada 27 November mendatang. 

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI selaku penyelenggara di bidang pengawasan pemilu telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait larangan mengganti pejabat menjelang Pilkada 2024 terhitung sejak 22 Maret 2024.

 

Pernyataan resmi itu juga sudah diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai pihak yang berwenang mengurus penggantian jabatan kepala daerah dan penjabat daerah melalui surat bernomor 438/PM/K1/03/2024 yang ditembuskan kepada KPU RI.

 

 

"Bawaslu mengimbau kepada Menteri Dalam Negeri untuk memastikan tidak terdapat penggantian pejabat maupun penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali Kota enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam keterangan tertulis, Minggu (7/4/2024).