Hasto: Dunia Pusing Karena Urusan Geopolitik, Jokowi Asyik Urus Keluarganya

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengaku khawatir terhadap dampak konflik geopolitik global, sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurutnya sibuk mengurusi keluarganya saja.

"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan dampak persoalan geopolitik Global, namun pada saat bersamaan sangat menyesalkan terhadap Presiden Jokowi yang lebih asyik memikirkan keluarganya mau jadi apa," katanya dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (16/4/2024).

"Ketika dunia pusing akibat ketegangan di Timur Tengah, yang berujung serangan balasan Iran terhadap Israel, Presiden Jokowi lebih asyik melanjutkan abuse of powernya yang dipicu oleh nepotisme yang ditampilkan semakin terbuka," sambung Hasto.

Baca Juga: Balas Hasto, Projo Tegaskan Pertemuan Jokowi-Megawati Tidak Perlu Pakai Syarat

Menurutnya, ketegangan di Timur Tengah bisa berdampak ke Indonesia, seperti dari segi energi, pangan, perekonomian, serta nilai Rupiah semakin lemah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Dia pun mengecam Jokowi yang menurutnya menantang dengan membagikan bansos di Istana saat lebaran, di tengah isu politisasi bansos yang sampai dibawa ke persidangan PHPU Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bukannya melakukan mitigasi, Presiden Jokowi ketika menghadapi Idul Fitri lebih asyik membagi sembako di depan Istana Negara sepertinya secara sengaja 'menantang' berbagai dalil bansos yang sedang diperdebatkan di MK," ucapnya.

Dengan berbagai persoalan di atas, menurut Hasto, Indonesia malah menghadapi persoalan kepemimpinan nasional yang serius.

Baca Juga: Momen Jokowi Borong Buah Lokal di Pasar Buah Berastagi

"Abuse of power menciptakan ketidakpastian hukum. Supremasi hukum terancam, dan nepotisme menghilangkan meritokrasi. Ketika law enforcement tidak dilakukan, maka munculah KKN masif sebagaimana korupsi pertambangan yang terjadi akhri-akhir ini," ujarnya.

Dia pun berharap keputusan para Hakim MK terhadap sidang PHPU bisa menjadi penyelamat Indonesia di dalam mengatasi potensi krisis.

"Itulah bagian dari mitigasi krisis politik yang menjadi landasan mitigasi krisis ekonomi. Keputusan MK ditunggu agar demokrasi kembali pada wataknya yang jujur dan berkeadilan serta berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat," pungkasnya.