Endus Potensi Kecurangan Pemilu di Malaysia, TKN Prabowo-Gibran Minta Bawaslu Turun Tangan

Atikah Umiyani | 1 Februari 2024, 16:25 WIB

AKURAT.CO Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengendus adanya potensi kecurangan pemilihan umum (pemilu) di Malaysia yang menyeret Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Merujuk video yang beredar di media sosial, Wakil Komandan Tim Hukum TKN, Fritz Edward Siregar mengatakan ada beberapa poin dugaan kecurangan pemilu yang harus diselidiki oleh Bawaslu.

"Satu, lebih dari 90 persen data pemilih di Malaysia sudah tidak lagi bekerja di Malaysia. Artinya 90 persen datanya sudah bukan merupakan DPT yang berada di Malaysia," kata Fritz di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Tidak hanya itu, Fritz juga menyoroti adanya upaya pencurian surat suara yang dikirim melalui pos. Bahkan, ada indikasi upaya penyogokan yang dilakukan PPLN terhadap perusahaan pos di Malaysia.

"Terdapat upaya mencuri surat suara yang dilakukan oleh PPLN Kuala Lumpur, dugaan temuan tiga ribu surat suara via pos yang dikirimkan ke satu alamat yang berjarak 100 meter dari salah satu PPLN Kuala Lumpur," ujarnya.

"Kepolisian Malaysia mendapatkan pelaporan dari perusahaan pos Malaysia terkait upaya penyogokan yang dilakukan oleh PPLN terhadap petugas pos agar tujuh ribu surat suara tidak usah dikirimkan melalui pos," sambungnya.

Fritz mengatakan, jika dugaan 90 persen DPT di Malaysia yang tidak akurat terbukti, maka hal itu melanggar UU No.7 Tahun 2017 Pasal 489. Beleid itu menyebut ada ancaman pidana bagi panitia pemungutan suara yang lalai.

"Bahwa setiap PPS atau PPLN yang sengaja tidak mengumumkan dan atau tidak memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan atau peserta Pemilu maka bisa dipidana penjara 6 bulan," ucapnya.

Mengacu data KPU tahun 2024, Fritz mengungkapkan, dari total 1,8 juta pemilih luar negeri, mayoritas atau 800 ribu pemilih luar negeri berada di Malaysia. Karena itu, temuan ini harus mendapat perhatian khusus dari KPU dan Bawaslu.

"Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian dari penyelenggara pemilu. Baik dari KPU dan Bawaslu, untuk lebih berhati-hati. Kami harap KPU dan Bawaslu dapat melakukan tindak lanjut dan dapat mengecek kebenaran terhadap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di Malaysia," pungkasnya.