Jokowi Kampanye, Pemakzulan Hadiahnya

AKURAT.CO TPN Ganjar-Mahfud mengingatkan Presiden Jokowi untuk menahan diri dengan tidak berkampanye. Pasalnya, pengakuan Jokowi yang menyebut dirinya seperti menteri memiliki hak untuk memihak dan berkampanye bisa dihadiahi pemakzulan (impeachment).

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, kegiatan kampanye Jokowi, potensi dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela, yang menjadi syarat pemakzulan. Dia mengingatkan, secara prosedur pemakzulan memungkinkan dilakukan.

“Dan kalau ini disimpukan sebagai perbuatan tercela maka ini bisa dijadikan sebagai alasan untuk pemakzulan,” kata Todung dalam jumpa pers, di Media Center TPN, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Baca Juga: Pernyataan Jokowi Picu Kontroversi, Gerakan Pemakzulan Potensi Menguat

Todung menolak kalau pernyataannya diartikan sebagai anjuran mendongkel Jokowi. “Saya tidak mengatakan harus melakukan pemakzulan,” tegasnya.

Sebagai praktisi hukum, Todung mengingatkan, ketentuan perundang-undangan maupun konstitusi telah memberi ruang pemakzulan presiden, sekalipun prosedurnya panjang dan berbelit.

“Kalau kita ini ingin menyimpulkan itu sebagai perbuatan tercela, ya maka ini bisa diidentikkan sebagai alasan seperti yang saya katakan tadi. Ini ditulis pasal 7a UUD 1945,” ungkapnya.

Baca Juga: Siap Kampanye, Jokowi Urus Cuti Sendiri

Dia meminta Jokowi menjaga sikap dan tidak diskriminatif selama pemilu. Todung mengingatkan ada landasan yang lebih penting selain pasal dalam UU Pemilu dijadikan rujukan Jokowi untuk kampanye.

“Presiden tidak boleh melakukan diskriminasi dalam menjelankan tugasnya. Jadi adalah aneh jika presiden mengatakan bahwa presiden boleh kampanye dan memihak, sebagaimana menteri juga boleh memihak, yang dilarang adalah kampanye dengan menggunakan fasilitas negara,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Siap Kampanye, Wapres Ma'ruf Pilih Netral

Todung khawatir, pernyataan Jokowi dibaca lain oleh jajaran di bawah dan konflik kepentingan yang memicu ketidakadilan pada pemilu meluas. Tentunya hal ini tidak senapas dengan semangat demokrasi yang antidiskriminasi dan menekankan keadilan.

Baca Juga: Setelah Mengaku Bakal Kampanye, Cuti Jokowi Dinanti

“Dia seharusnya menahan diri untuk berada di atas semua kontestan politik ini dan kalau dia dalam konteks sekarang ini ikut kampanye, ikut memihak, potensi conflict of interest, potensi benturan kepentingan akan sangat telanjang dan kasat mata,” ujar Todung.