Soal Netralitas Aparat, TPN Ganjar-Mahfud Jangan Umbar Narasi Negatif

AKURAT.CO TPN Ganjar-Mahfud diminta tidak mengumbar narasi negatif, yang meresahkan publik pada masa kampanye ini. Khususnya yang berkaitan dengan isu netralitas aparat TNI-Polri.
Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menepis pernyataan anggota TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima, yang menyinggung lembaga survei harus menyerahkan kuesioner terlebih dulu untuk mendapatkan izin. Dia menilai survei bukan urusan kepolisian sehingga tak perlu meminta izin.
"Kami menjelaskan kaitannya dengan lembaga survei yang ingin menyebarkan kuesioner, tentunya bukan merupakan ranah kepolisian. Dengan demikian, tidak harus izin kepolisian," kata Ramadhan di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Baca Juga: Relawan Dianiaya Aparat, TPN Siapkan Perlawanan
Ramadhan kembali mempertanyakan pernyataan Aria Bima yang menyebut adanya kapolres yang memberlakukan praktik tersebut. "Jadi maksudnya kapolres setempat itu kapolres mana?" kata Ramadhan.
Secara terpisah, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid meminta Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto tidak menarik kesimpulan insiden kekerasan aparat terhadap relawan di Boyolali, Jateng, dikaitkan dengan pendukung capres-cawapres nomor urut 2.
“Pak Hasto sebaiknya juga tidak berlebihan dalam menarik kesimpulan, seperti drama sinetron yang mendayu-dayu,” kata Nusron, di Jakarta, Senin (1/1/2024).
Baca Juga: Relawan Ganjar Dianiaya Prajurit TNI, Apa Kabar Panja Netralitas?
Nusron menyampaikan hal itu menanggapi pernyataan Hasto yang menyinggung penganiayaan aparat TNI terhadap relawan, tak lepas dari kedudukan capres Prabowo Subianto selaku menhan. Nusron menilai, insiden di Boyolali tak bisa dibenarkan, namun jangan pula dipolitisasi.
Politisi Golkar menyebut, proses hukum terhadap pelaku penganiayaan warga sipil perlu dikawal dan sama-sama dimonitor. Namun jangan ditarik pada isu netralitas, karena penjelasan TNI menyebut pelaku menyerang iring-iringan massa kampanye karena terganggu suara knalpot.
“Sebaiknya semua pihak tidak mengkait-kaitkan dengan isu netralitas TNI terhadap Paslon tertentu. Tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam politik praktis. Yang kami dengar, Ini murni reaksi dari oknum TNI yang melakukan tindakan berlebihan atas respons relawan paslon tertentu yang berbuat gaduh dan mengganggu kenyamanan masyarakat secara umum,” kata Nusron.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kalender Jawa 28 Oktober 2026: Watak Weton Rabu Pon, Benarkah Dikenal Pekerja Keras?
- 2Putin Nyatakan Rusia Siap Perang dengan Eropa Meskipun Tidak Menginginkannya
- 3Pemimpin Oposisi Israel Berjanji akan Mengganti Pemerintahan Netanyahu setelah Pemilu
- 44 Link CCTV Jakarta Hari Ini, 28 Oktober 2026: Pantau Situasi Demo di Bundaran HI!
- 5Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 6Viking Sebut Terduga Pembunuh ARK Bukan Pendukung Persija, Terindikasi Kelompok Suporter Klub Lain
- 7Luhut soal Polemik Ekspor Gas: Ngapain Berkelahi dengan Singapura?
- 8Pentagon Minta Negara NATO Redam Pernyataan Mengancam Rusia, Ada Apa?
- 9Geledah Kantor PT IPPS, Kejagung Sita Ponsel dan Temukan Akses Ruangan Rahasia
- 10KPK Geledah Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Jateng, Sita Uang Tunai






