Konsolidasi TPD, Andika Perkasa: Isinya Tak Kalah Hebat Dengan Kubu Seberang

AKURAT.CO Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud melakukan rapat konsolidasi nasional di Jakarta, dengan mendatangkan perwakilan Tim Pemenangan Daerah (TPD) dari 38 provinsi.

Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa, mengatakan, surat keputusan pembentukan Tim Pemenangan Daerah (TPD) sudah diserahkan ke perwakilan masing-masing provinsi. 

Adapun, penyerahan surat keputusan itu dilakukan oleh Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, dilakukan di sela Konsolidasi Nasional di Jakarta pada Sabtu (18/11/2023).

"Pertama (hari ini) pembagian surat keputusan ketua tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud tentang struktur organisasi beserta namanya dari 38 TPD dan diserahkan langsung kepada perwakilan," kata Andika.

Menurut dia, TPD dibentuk merupakan usulan dari empat partai politik dan relawan pendukung di daerah. Andika percaya, bahwa orang yang berada di TPD ini akan bekerja keras untuk kemenangan capres dan cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Nama-nama ini juga diyakini tak akan kalah bersaing dengan tokoh dari kubu lain, seperti Ketua TKD Prabowo-Gibran Jawa Barat, Ridwan Kamil.

"Menurut saya kalau soal besar nama atau tidak itu relatif. Tapi yang jelas siapapun itu yang masuk dalam daftar nama pejabat utama TPD mereka-mereka akan berusaha yang terbaik," jelas Andika.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Tak Gentar Sekalipun RK Dan Airin Jadi TKD Prabowo-Gibran Di Jawa Barat Dan Banten

Di sisi lain, Andika menegaskan, pihaknya terus berkomitmen menjaga Pemilu ini berjalan aman dan damai. Yakni dengan peresmian posko-posko yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Yang jelas besok akan meresmikan secara nasional. Intinya Satgas ini atau posko ini untuk mengawal kejujuran dan keadilan. Jadi Pemilu yang jujur dan adil itu komitmen bersama, sehingga kami yakin dengan keberadaan posko atau satgas di daerah, yang juga menurut saya akan lebih masif, jika seandainya ini diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

Menurut Andika, ini bukan sekedar posko semata, tapi tempat bagi masyarakat yang mengalami perlakukan tak semestinya di Pemilu 2024, untuk mengadu.

"Jadi bukan hanya posko, tapi juga mereka mungkin lebih ke memberikan payung kepada masyarakat di sekitar posko itu sendiri. Seandainya mereka tahu atau misalnya mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya, maka mereka bisa melaporkan ke situ," pungkasnya.

Baca Juga: Jawab Isu Lapangan Kerja, Ganjar - Mahfud Fokus Peningkatan Skill SDM