Baliho Ganjar-Mahfud Banyak Dicopot, TPN: Ini Abuse Of Power

AKURAT.CO Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud geram terhadap aparat yang mengganti baliho pasangan capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan gambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan, hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024 adalah prosesnya. Maka harga mati bahwa proses pemilu tidak boleh dicampuri penguasa.

"Kami sangat kesal dan marah. Begitu banyak kejadian yang menciderai proses demokrasi," katanya di Media Center TPN GM, Menteng, Jakarta, Sabtu (11/11/2023).

Baca Juga: LIC Endus Pj Gubernur Babel Akan Diganti Imbas Tolak Dukung Ganjar-Mahfud: Padahal Menjaga Netralitas ASN

Menurut Todung, adalah wajar dalam masa pemilu apabila baliho capres dan cawapres ada di mana-mana. Namun sayangnya banyak baliho pasangan Ganjar-Mahfud yang diturunkan aparat kepolisian, Babinsa dan Satpol PP. Di sisi lain ada baliho pasangan Prabowo-Gibran justru dibiarkan.

"Ini abuse of power oleh aparat. Apakah mereka mendapat perintah dari atas atau tidak, bagi saya itu tidak penting. Sebab mereka sebagai aparat hukum tidak boleh menciderai proses pemilu," jelasnya.

Selain itu, adanya keterlibatan polisi dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran adalah suatu hal yang kontras. Di satu sisi tidak boleh dan dikerjakan dengan sistematis, namun di sisi lain ada baliho yang sengaja dipasang oleh aparat.

"Ini akan jadi noda dalam pelaksanaan pemilu. Saya ingatkan, jangan under estimate atau meremehkan reaksi dan respon masyarakat atas ketidaknetralan. Baik masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, semua sedang mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024," jelas Todung.

Maka dari itu, TPN Ganjar-Mahfud bergerak dengan membuat posko pengaduan tentang aparat yang tidak netral dalam pemilu.

"Kita harus terus menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," ujar Todung.

Pendiri The Law Of Mulya Lubis itu juga menegaskan kalau laporan tidak ditanggapi maka berarti secara kasat mata ada ketidaknetralan.

TPN Ganjar-Mahfud tidak mengancam tapi masyarakat tidak bodoh dan diam saja bila ada ketidaknetralan aparat negara.

Baca Juga: Diskusi Gen Z, Yakin Ganjar-Mahfud Pro UMKM Dan Bakal Kembangkan Ekonomi Berkelanjutan

Untuk itu, Todung mengimbau pejabat dan aparat untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Sebab di tangan mereka lah yang bertanggung jawab kalau proses pemilu menjadi cacat.

"Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori," katanya.

Todung mengingatkan bahwa ujung dari tindakan ketidaknetralan aparat nantinya akan bermuara pada sengketa pemilu.

"Kalau pemilu ini cacat maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh. Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas," jelasnya.

Menurutnya, kalau masyarakat terpecah terjadi maka Indonesia mundur setback sangat jauh.

"Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!" ucap Todung dengan nada tegas.