Merasa Dipecat Sepihak, Caleg DPRP Papua Sambangi Kantor DPP Golkar

AKURAT.CO Bakal calon legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua, Max Richard Funmawi Krey, mendatangi Kantor DPP Partai Golkar karena namanya dicoret sebagai Caleg sekaligus kader partai.

Max datang ditemani kuasa hukumnya, Arsi Divinubun, dan menyampaikan pemecatan kliennya dilakukan tanpa adanya alasan yang kuat dan jelas. Sehingga, menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil.

"DPP Partai Golkar secara sepihak mencoret nama klien kami dalam rapat DPP Partai Golkar tanggal 8 Agustus 2023," kata Arsi di depan Kantor DPP Partai Golkar di bilangan Slipi, Jakarta Barat, Senin (28/8/2023).

Berdasarkan aturan, Arsi menyampaikan tahapan pemecatan diawali dengan memberikan peringatan dan klarifikasi atas perbuatan mana yang dilanggar dalam ketentuan AD/ART serta Peraturan Organisasi Partai Golkar.

Sebab menurutnya, saat ini kliennya sudah memenuhi semua syarat-syarat dan ketentuan sebagai Caleg di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan telah diverifikasi.

"Oleh sebab itu, kami juga mengirimkan surat somasi kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Lodewijk Freidrich Paulus," tegasnya.

Dia menduga, pemecatan ini merupakan buntut atas pernyataan kliennya yang membela Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Kata dia, waktu itu kliennya melakukan klarifikasi atas komentar kader Partai Golkar Hamza Sangaji yang menyatakan bahwa Bahlil bukan kader partai Golkar.

Menurutnya, rekan-rekan yang berada dalam Struktur Partai Golkar periode 2019-2024 seharusnya bersikap bijak dan saling menghormati. Meskipun Bahlil saat ini tidak ada dalam struktur partai, jiwa dan dan raganya tetap melekat sebagai kader partai Golkar. "Sepanjang tidak berpindah ke partai lain," ujarnya.

Sementara itu, Max menegaskan bahwa dirinya datang ke Kantor DPP Golkar untuk meminta klarifikasi atas pemecatan dirinya. Tapi, dia menyayangkan sikap DPP yang tidak mempersilahkan dirinya masuk ke dalam gedung, sehingga surat permintaan klarifikasi hanya bisa diantaranya oleh kuasa hukumnya.

"Hari ini saya datang untuk mau bertanya kenapa saya dicoret, apa salah saya? Sehingga saya berharap DPP Partai Golkar, baik Pak Airlangga Hartarto, atau Pak Sekjen Pak Paulus untuk menyampaikan informasi ke saya kira-kira salah saya apa," harapnya.

Ia pun menilai pencopotan dirinya besar kemungkinan atas pernyataannya yang membela Bahlil Lahadalia, karena dianggap bukan kader Golkar. Tapi menurutnya, pihak internal partai memaknai lain ucapannya karena dianggap sebagai desakan untuk melakukan Munaslub.

"Itu bukan wacana Munaslub, tapi pembelaan pada bahlil. Kami memberitahu kepada DPP yang dilakukan bukan menjatuhkan partai, tapi menetralisir agar tidak ada Munaslub," tegasnya.

Ia pun menegaskan, jika DPP tidak merespon somasinya, pihaknya akan menempuh upaya hukum ke Mahkamah Partai. Sebab dirinya tidak ingin ada kader Golkar lain yang mengalami nasib serupa.

"Kami harapkan di surat kami bisa diselesaikan dengan melakukan konsolidasi ke atas. Terutama konsolidasi politik dengan Pak Menteri Investasi," pungkasnya.[]