Privasi Tak Boleh Berhenti Di Pagar Istana

ADA satu hal yang belakangan ini terasa semakin langka dalam kehidupan sehari-hari: rasa aman ketika berbicara secara pribadi.

Kita bercerita kepada rekan yang dipercaya tentang beratnya pekerjaan. Kita menyampaikan kekecewaan kepada orang terdekat, atau mengutarakan isi pikiran dalam percakapan empat mata. Kita mengira kata-kata itu akan tinggal di antara orang-orang yang terlibat.

Kenyataannya, tidak selalu demikian. Ada kalanya sebuah kalimat berpindah tangan, lepas dari konteksnya, lalu muncul kembali sebagai bahan penghakiman, alat untuk meragukan integritas seseorang, atau bahkan komoditas untuk membangun citra si pembawa pesan.

Kita tentu tidak asing dengan situasi seperti ini. Sebuah tangkapan layar bisa mengubah arah sebuah cerita. Kalimat yang dipotong dan disebarkan sepihak dapat melahirkan kesimpulan yang jauh dari maksud semula. Orang yang awalnya hanya ingin menyampaikan kegelisahan akhirnya harus menghadapi penilaian, bahkan penghakiman, dari banyak orang.

Karena itu, privasi tidak bisa dipahami sekadar sebagai urusan menyembunyikan sesuatu. Setiap orang berhak berbicara tanpa dibayangi ketakutan bahwa kata-katanya akan dibawa ke ruang yang tidak ia kehendaki.

Setiap orang juga membutuhkan ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa terus-menerus khawatir ucapannya dipotong, ditafsirkan ulang, atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Seseorang tidak perlu memiliki rahasia besar untuk berhak merasa aman dalam kehidupan pribadinya.

Persoalan ini menjadi lebih serius ketika kita mencermati kabar dugaan penyadapan komunikasi yang menyasar lingkar kekuasaan tertinggi, termasuk Presiden Republik Indonesia. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik.

Menurut keterangan kepolisian, dugaan penyadapan itu berlangsung sepanjang 2025–2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon. Di antaranya adalah nomor milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Penyidik juga mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi sebagaimana mestinya. Ada pula dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak. Semua dugaan tersebut tentu masih harus dibuktikan melalui proses peradilan.

Terlepas dari siapa yang diduga terlibat dan siapa yang menjadi sasaran, perkara ini seharusnya membuat kita menaruh perhatian lebih besar pada perlindungan privasi. Persoalannya jelas tidak berhenti pada lingkar kekuasaan. Jika komunikasi seorang Presiden saja diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, bagaimana dengan warga biasa yang tidak memiliki pengamanan, pengaruh, atau akses untuk mempersoalkan pelanggaran atas ruang pribadinya? Apakah privasi baru dianggap penting ketika yang terdampak adalah orang yang tinggal di istana?

Pertanyaan itu membawa kita pada persoalan mendasar tentang hubungan antara kekuasaan dan hak individu. Kemampuan teknis untuk menyadap atau menembus ruang privat seseorang tidak dengan sendirinya memberikan alasan moral untuk melakukannya. Di tengah teknologi pengawasan yang semakin canggih, kita perlu memastikan bahwa kemampuan mengawasi berkembang seiring dengan kedewasaan membatasi kewenangan.

Perkembangan perkara ini juga menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata-mata tindakan seseorang menggunakan perangkat untuk mendengarkan komunikasi orang lain. Pada 5 November 2026, Polri mengumumkan penetapan seorang tersangka baru sehingga jumlah tersangka menjadi empat orang.

Penyidik turut mengungkap dugaan adanya persetujuan untuk menghapus berkas hasil penyadapan dari sistem yang digunakan. Dengan demikian, penyidikan tidak hanya menyentuh dugaan penyadapan, tetapi juga rangkaian kewenangan dan keputusan yang diduga membuat tindakan itu dapat berlangsung.

Sistem pengawasan (surveillance system) yang sah semestinya bekerja melalui prosedur yang jelas dan terukur: ada permohonan, persetujuan, pelaksana, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan setiap tahap berjalan sesuai aturan. Namun, bagaimana jika justru rangkaian kewenangan tersebut yang diduga bermasalah? Siapa yang dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil memiliki dasar hukum ketika pihak yang seharusnya mengawasi justru diduga terlibat dalam persoalan yang sama?