Redefinisi Politik Bebas Aktif dalam Bayang-bayang Hegemoni Global: Analisis Sosiologi atas Sikap Indonesia dalam Konflik Iran

SEJARAH politik luar negeri Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks kelahirannya sebagai bangsa pascakolonial. Prinsip bebas-aktif yang dirumuskan sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 merupakan artikulasi dari kesadaran historis terhadap dominasi global yang pada masa itu berwujud kolonialisme klasik. Prinsip ini merepresentasikan upaya membangun posisi otonom di tengah struktur internasional yang hierarkis.
Jika dilihat dalam perkembangan kekinian, bentuk dominasi tersebut mengalami transformasi. Kolonialisme tidak lagi hadir dalam bentuk pendudukan teritorial langsung, melainkan melalui apa yang dapat disebut sebagai hegemoni neokolonial, yakni kontrol terhadap sumber daya, arah politik, dan konstruksi narasi global.
Maka secara jelas dapat dikatakan bahwa tindakan militer dan intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dapat dibaca sebagai ekspresi dari logika dominasi tersebut.
Serangan militer gabungan terhadap Iran pada 2026, yang menargetkan fasilitas strategis dan infrastruktur negara, memperlihatkan bagaimana relasi kuasa global bekerja dalam bentuk yang lebih kontemporer namun tetap mempertahankan pola subordinatif.
Bahkan terdapat indikasi eksplisit mengenai kepentingan penguasaan sumber daya energi, termasuk wacana pengambilalihan aset minyak Iran. Dalam kerangka teori dependency, tindakan semacam ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga merupakan upaya mempertahankan ketimpangan struktural dalam sistem global.
Baca Juga: Sekjen MUI: Perang AS-Israel dan Iran Harus Segera Dihentikan, Hanya Merugikan Semua Negara
Iran sebagai bangsa berdaulat yang memposisikan dirinya sebagai negara telah berupaya mempertahankan kemandirian politik dan strategis di tengah tekanan tersebut. Terlepas dari kompleksitas internalnya, sikap resistensi Iran terhadap intervensi eksternal dapat dibaca sebagai bentuk afirmasi kedaulatan dalam sistem internasional yang tidak setara. Dalam perspektif sosiologi politik, posisi ini mencerminkan upaya keluar dari orbit dominasi hegemonik.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cara Cek Penerima BSU Kemnaker 2026 Pakai NIK, Begini Status Link Resminya
- 2Soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran ke MK, Margarito Kamis: Saya Tak Mengerti Kenapa Disidangkan
- 3Setelah 'Cabut' dari Timnas Portugal, Masa Depan Cristiano Ronaldo dalam Ketidakpastian
- 4Trump Siapkan Tambahan 10.000 Pasukan AS ke Timur Tengah, Senator Desak Kongres Hentikan Dana Perang Iran
- 5Prediksi Belgia vs Turki 3 Oktober 2026: Susunan Pemain, H2H, dan Skor
- 6Asian Games: Indonesia Berpeluang Raih 5 Emas Besok, Padel Salah Satunya!
- 7Moto3 Jepang: Tanpa Alasan! Hiroshi Aoyama Tuntut Veda Ega Pratama dan Zen Mitani All Out di 'Kandang'
- 8Dokumen Pendidikan Gibran Dilaporkan ke Bareskrim, Keaslian Syarat Cawapres 2024 Jadi Sorotan
- 9Rocky Gerung Minta Buruh Kawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Jangan Mundur jika Berhadapan Kekuasaan
- 10Hanya Kompromi Politik, Fahri Hamzah Tantang DPR Tetapkan Ambang Batas Parlemen Nol atau 20 Persen





