Akurat Logo

DPR Terima Surpres Empat RUU Terkait Pemerintahan Aceh hingga Penyiaran

Putri Dinda Permata Sari | 17 November 2026, 12:35 WIB
DPR Terima Surpres Empat RUU Terkait Pemerintahan Aceh hingga Penyiaran
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat memimpin rapat paripurna. - YouTube DPR RI

AKURAT.CO Pimpinan DPR telah menerima empat surat presiden (surpres) terkait penunjukan wakil pemerintah, untuk membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU) bersama DPR.

Surpres tersebut mencakup RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, RUU tentang Administrasi Kependudukan, RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta RUU tentang Kamar Dagang dan Industri.

"Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia nomor R-53 tanggal 28 September hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh," kata Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, saat memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Baca Juga: Komisi X DPR Respons Desakan Buka Riwayat Pendidikan Anggota Dewan

Selanjutnya, DPR menerima surpres Nomor R-54 tertanggal 28 September 2026 mengenai penunjukan wakil pemerintah, untuk membahas RUU Administrasi Kependudukan yang merupakan usul DPR RI.

Kemudian, melalui surpres Nomor R-55 tertanggal 28 September 2026, Presiden menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Sementara itu, surpres Nomor R-56 tertanggal 28 September 2026 berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Kamar Dagang dan Industri.

Baca Juga: Guru di Sumsel Diduga Tak Digaji Selama 11 Bulan, Komisi X DPR Desak Kemdikdasmen Turun Tangan

Selain empat surpres tersebut, pimpinan DPR juga menerima surat dari Menteri Keuangan Nomor S-662 tertanggal 23 September 2026, mengenai usulan tiga nama kantor akuntan publik calon pemeriksa laporan keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2026.

DPR juga menerima surat dari Ketua BPK Nomor 115 tertanggal 20 Oktober mengenai usulan tiga nama kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK tahun 2026. Seluruh surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di DPR.

"Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku," pungkasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.