Mewaspadai Importasi Konflik Global, Menjaga Generasi Muda dari Jebakan Propaganda Ekstremis

AKURAT.CO Kepedulian masyarakat Indonesia terhadap dinamika geopolitik global berada di persimpangan yang rentan antara empati kemanusiaan dan jebakan propaganda.

Narasi konflik di berbagai belahan dunia, mulai dari krisis Houthi-Arab Saudi, hingga isu sekularisme di Azerbaijan, kerap dibajak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Amplifikasi isu ini secara sengaja dimanfaatkan untuk mendelegitimasi sistem bernegara.

Alih-alih meredakan konflik dan menyuarakan perdamaian, kelompok ekstrem dengan mudah membungkusnya dengan narasi perpecahan dan sistem tunggal kenegaraan, khilafah misalnya.

Merespons tren tersebut, Pengamat Keamanan dan Terorisme pada Kajian Terorisme di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (UI), Muhamad Syauqillah, menyoroti bagaimana kelompok ekstrem secara konsisten mencari celah situasi politik untuk menyusupkan agenda mereka.

Baca Juga: Mitigasi Radikalisme Digital, Psikolog Sarankan Pendekatan Dialogis untuk Bentengi Anak dari Bahaya Ekstremisme Daring

Isu-isu luar negeri sengaja diimpor untuk mereproduksi narasi yang mendelegitimasi pemerintah dan mengapitalisasi gerakan ekstrem.

"Propaganda seperti ini sebenarnya adalah template. Tawarannya selalu merespons seperti dinamika di Suriah atau saat fenomena Arab Spring, lalu diimpor dengan berbagai varian ideologi yang melatarbelakanginya," ujar Syauqillah di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Syauqillah membedah bahwa taktik ini bukanlah fenomena baru, namun polanya kerap berulang.

Menurutnya, masyarakat Indonesia memiliki keterikatan kuat terhadap isu Timur Tengah karena kedekatan kultural dan kuatnya relasi keagamaan. Hal inilah yang menjadikan isu geopolitik di Timur Tengah menjadi komoditas informasi yang sangat mudah dieksploitasi.

"Mereka memanfaatkan isu ini karena solidaritas, yang kemudian digunakan untuk mengapitalisasi gerakan dan mempropaganda masyarakat, dan hal ini menjadi tantangan dari tahun ke tahun bagi negara," jelasnya.