MTI Gandeng APTISI, Libatkan Kampus dalam Evaluasi Tarif dan Pelayanan Jalan Tol

AKURAT.CO Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menjajaki kerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), untuk melibatkan kampus dalam evaluasi kebijakan jalan tol nasional.

Kerja sama dilakukan Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol MTI, M. Alkautsar, dengan Ketua Umum APTISI, Budi Djatmiko, di Kompleks Kantor Pos Pusat, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Dalam sinergi ini kampus akan didorong menjadi ruang kajian independen untuk menguji kebijakan tarif tol, Standar Pelayanan Minimal (SPM), keselamatan pengguna jalan, hingga dampak sosial-ekonomi pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat.

Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol MTI, M. Alkautsar, mengatakan, pelibatan perguruan tinggi diperlukan. Agar kebijakan jalan tol tidak hanya mengacu pada pertimbangan administratif dan regulasi, tetapi juga didasarkan pada hasil penelitian serta evaluasi akademik.

"Kita ingin menjadikan kampus sebagai laboratorium kebijakan jalan tol nasional. Kebijakan tarif, Standar Pelayanan Minimal, keselamatan, hingga dampak sosial-ekonomi pembangunan jalan tol harus memiliki ruang pengujian akademik yang independen dan objektif," jelasnya.

Baca Juga: Pramono Anung: Perluasan Ganjil Genap di Jalan Tol Bukan Aturan Baru

Menurut Alkautsar, kerja sama tersebut akan diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), pembentukan jejaring riset, serta penyelenggaraan focus group discussion (FGD) di sejumlah perguruan tinggi.

FGD rencananya digelar secara bergilir dari kampus ke kampus dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, pemerintah, regulator, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta masyarakat pengguna jalan.

Dalam forum tersebut, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan jalan tol berdasarkan karakteristik wilayah masing-masing, kemudian merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan.

Sejumlah persoalan yang akan menjadi fokus pembahasan meliputi penyesuaian tarif tol, kualitas pelayanan, keselamatan pengguna jalan, pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), hingga manfaat ekonomi pembangunan jalan tol bagi masyarakat sekitar.

Hasil kajian nantinya akan didorong menjadi bahan masukan bagi Kementerian Pekerjaan Umum, BPJT, dan Komisi V DPR dalam merumuskan maupun mengevaluasi kebijakan jalan tol nasional.