Komisi III DPR: Pesantren hingga RS Hasil Korupsi yang Disita Negara Masih Bisa Digunakan Masyarakat

AKURAT.CO Aset hasil tindak pidana yang telah berubah fungsi menjadi fasilitas sosial seperti pesantren, sekolah, hingga rumah sakit tetap dapat disita negara dalam skema Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Namun, fungsi sosial aset tersebut untuk masyarakat tetap dipertahankan.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan persoalan tersebut menjadi salah satu masukan yang mengemuka dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR.
"Sempat kemarin diskusi juga bagaimana misalnya terkait aset hasil tindak pidana ya, atau terkait tindak pidana yang sudah berfungsi sebagai fasilitas sosial untuk masyarakat. Misalnya sudah jadi pesantren, sekolah, atau rumah sakit untuk masyarakat," kata Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pusat Kajian Anti Korupsi UGM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Baca Juga: Purbaya: Perampasan Aset Pajak Harus Berasas Keadilan
Menurutnya, penyitaan aset tidak serta-merta membuat fasilitas sosial tersebut berhenti digunakan. Negara tetap dapat mengambil alih kepemilikan aset, sementara fungsi dan pemanfaatannya bagi masyarakat tetap berjalan.
"Terkait aset-aset tersebut, maka penyitaan tetap dilakukan tetapi dengan tetap memfungsikan ya, aset-aset tersebut untuk masyarakat kegunaannya. Ya, mungkin dokumennya sudah bukan atas nama yayasan apa, tapi sudah atas nama negara tetapi fungsinya untuk masyarakat tetap. Itu, ini usulan yang berkembang ya," ujarnya.
Selain soal pengelolaan aset yang telah menjadi fasilitas sosial, Komisi III juga memperhatikan potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan UU Perampasan Aset.
Terdapat kekhawatiran di masyarakat bahwa kewenangan perampasan aset dapat digunakan untuk menekan lawan politik atau membungkam pihak yang kritis terhadap pemerintah.
Baca Juga: Sahroni: RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Bungkam Kritik
"Kemudian arsitektur pencegahan abuse of power. Nah ini soal abuse of power, ya. Ini juga kemarin mengemuka. Orang takut. Banyak yang menyampaikan pada kami takut. Perampasan aset ini akan dijadikan alat untuk memukul lawan politik. Akan dijadikan alat untuk membungkam mereka yang bersikap kritis," jelasnya.
Dia juga menyinggung potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam proses perampasan aset. Karena itu, Komisi III berencana memperkuat mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.
"Akan dijadikan alat untuk memperkaya penegak hukum yang korup karena yang sewenang-wenang menentukan pasti penegak hukum ini. Makanya kita akan perkuat pengawasan dalam penegakan hukum perampasan aset ini," ucapnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Prediksi Skor Denmark vs Norwegia 18 November 2026: Haaland Wajib Menang, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
- 2Siapa Kandidat Pengganti Gibran sebagai Wapres? Ini Nama yang Diusulkan
- 3Prediksi Skor Yunani vs Serbia 17 November 2026: Tuan Rumah Diunggulkan
- 4Profil Felicia Tissue, Mantan Kekasih Kaesang Pangarep, Pengusaha Kuliner Lulusan SUSS yang Kini Resmi Menikah dengan Kevin
- 5Live Streaming Singapura vs Brasil Hari Ini, Cek Jam Tayangnya!
- 6Ramalan Zodiak Minggu Ini 16–22 November 2026: Peluang Rezeki hingga Asmara
- 7Prediksi Skor Jerman vs Belanda 17 November 2026: Die Mannschaft Wajib Menang, Oranje Lebih Nyaman
- 8Prediksi Skor Wales vs Portugal 18 November 2026: Selecao Berpeluang Bangkit
- 9Trump Puji Prabowo di KTT Khusus ASEAN-AS: Dia Lakukan Pekerjaan Luar Biasa
- 10Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global








