Diplomasi RI dengan Tiongkok dan AS Makin Intens, Waspadai Risiko Salah Persepsi

AKURAT.CO Intensitas diplomasi Indonesia dengan Tiongkok dan Amerika Serikat dinilai memberi keuntungan bagi posisi Indonesia. Terutama dalam mengelola isu keamanan maritim dan menjaga ruang kerja sama ekonomi.

Namun, pola hubungan yang berjalan hampir bersamaan juga membawa risiko salah persepsi, apabila tidak dikomunikasikan secara jelas kepada kedua pihak.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Wildan Faisol, menilai salah satu keuntungan bagi Indonesia dari semakin intens komunikasi dengan Tiongkok adalah terbukanya jalur untuk memitigasi risiko terkait klaim negara itu di Laut China Selatan. Termasuk kawasan Laut Natuna Utara.

Menurutnya, mekanisme dialog tingkat tinggi dalam format 2+2 antara Indonesia dan Tiongkok dapat menjadi saluran komunikasi untuk mengelola potensi gesekan.

"Mitigasi resiko atas ancaman klaim Laut China Selatan (Laut Natuna Utara) dengan Tiongkok, mekanisme formal dengan format dua plus dua memberikan harapan melalui jalur komunikasi tingkat tinggi yang efektif guna mengelola potensi gesekan," jelas Wildan, saat dihubungi Akurat.co, Sabtu (22/8/2026).

Ia menilai mekanisme tersebut dapat mengubah cara pandang Tiongkok terhadap posisi Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia tidak hanya dapat dipandang sebagai mitra ekonomi, namun juga sebagai negara yang memiliki ruang untuk membicarakan isu pertahanan.

Baca Juga: RI Rangkul AS dan China, Strategi Diplomasi Ambil Manfaat Maksimal Tanpa Terjebak Aliansi

"Memosisikan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai mitra ekonomi Tiongkok tetapi juga mitra yang bisa berbicara isu-isu pertahanan," ujar Wildan.

Di sisi lain, intensitas hubungan pertahanan Indonesia dengan Tiongkok dinilai dapat memunculkan risiko, apabila berjalan berdekatan dengan agenda kerja sama Indonesia dan AS.

Wildan juga menyoroti kunjungan pejabat pertahanan AS dan kegiatan latihan militer Indonesia dengan Tiongkok yang berlangsung dalam periode berdekatan.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memunculkan mispersepsi apabila tidak dikomunikasikan secara baik. Pasalnya, hal tersebut berpotensi memengaruhi kepentingan ekonomi Indonesia dengan AS, termasuk upaya memperoleh potongan tarif ekspor.

"Intensitas kunjungan dan latihan militer bersama yang berjalan hampir bersamaan (seperti latihan dengan Tiongkok di tengah kunjungan pejabat pertahanan AS) bisa membuat mispersepsi jika tidak dikomunikasikan sementara," ujar Wildan.

Ia menekankan bahwa Indonesia perlu berhati-hati, agar peningkatan kerja sama pertahanan dengan Tiongkok tidak mengubah pola kebijakan luar negeri yang selama ini menggunakan pendekatan hedging.

Baca Juga: Indonesia Harus Perkuat Diplomasi, Waspadai Dampak Konflik AS-Iran-Israel terhadap Perekonomian Global

"Pendekatan ini berpotensi mencederai prinsip hedging yang selama ini dipakai Indonesia untuk merespon Tiongkok. Di mana pendekatan keamanan dan ekonomi menjadi dua hal yang terpisah," tuturnya.

Dalam menghadapi Tiongkok, Wildan menegaskan kerja sama bilateral harus tetap dipisahkan dari persoalan batas maritim kedua negara.

"Untuk ke Tiongkok, kerja sama Indonesia jangan sampai berdampak kepada pemahaman bersama akan batas-batas maritim. Karena pada dasarnya Tiongkok dan Indonesia masing-masing memiliki pemahaman batas maritim yang saling berbeda," jelasnya.

"Terutama flashback pada nota joint development Kerja Sama Maritim Indonesia-Tiongkok akhir 2024 dulu," tambah Wildan.

Sementara terhadap AS, Indonesia perlu menjaga agar kerja sama dengan Tiongkok tidak diterjemahkan Washington sebagai bentuk perubahan orientasi strategis.

"Untuk ke AS, sikap Indonesia ke AS jangan sampai memberikan label pada Indonesia dari POV AS bahwa Indonesia membangun aliansi pertahanan baru dengan Tiongkok," demikian Wildan.

Baca Juga: PASPI: Indonesia Perlu Perkuat Diplomasi Sawit untuk Hadapi Hambatan Perdagangan Global