DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Atasi Krisis Air Bersih Akibat Kemarau Ekstrem

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah segera mengambil langkah darurat untuk mengatasi krisis air bersih yang semakin meluas akibat kemarau ekstrem.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara.
Puan menegaskan krisis air bersih yang terus berulang setiap musim kemarau tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan rutin tahunan.
"Air merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan. Ketika masyarakat harus menunggu bantuan, menempuh jarak jauh, atau mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk memperoleh air, kondisi tersebut menunjukkan negara belum sepenuhnya menjamin hak dasar rakyatnya," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Ia meminta pemerintah bergerak cepat agar masyarakat tidak dibiarkan berjuang sendiri memperoleh air bersih.
"Tidak boleh ada masyarakat Indonesia yang berjuang sendiri hanya untuk mendapatkan air bersih. Pemerintah harus bertindak sekarang, memastikan kebutuhan hari ini terpenuhi, sekaligus menyelesaikan penyebabnya agar krisis yang sama tidak terus diwariskan dari satu musim kemarau ke musim berikutnya," ujarnya.
Puan menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut 39 daerah di Pulau Jawa berpotensi mengalami krisis air bersih akibat kekeringan parah selama musim kemarau.
Wilayah tersebut tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan sebagian telah berstatus waspada tertinggi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten mencatat sedikitnya 140 titik terdampak kekeringan yang tersebar di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang.
Di Kabupaten Bekasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan sebanyak 30.593 warga terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau.
Menurut Puan, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan daerah untuk segera bertindak.
Baca Juga: Kasus OTT Kepala Daerah Terus Bertambah, Komisi II DPR Siapkan Reformasi Tata Kelola
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 13 November 2026: Watak Weton Jumat Wage Dikenal Setia dan Teguh Pendirian
- 2Kementan Tambah 2.400 Pompa Air di Jabar, Produksi Beras siap Digenjot
- 3Baku Hantam di Hotel, Petarung MMA Usman Nurmagomedov Divonis 6 Bulan Penjara di Uni Emirat Arab
- 4Prediksi Skor Argentina vs Uruguay 14 November 2026: Tanpa Messi, La Albiceleste Tetap Diunggulkan?
- 5Prediksi Skor Belanda vs Yunani 14 November 2026: Oranje Diunggulkan
- 6Kalender Jawa 14 November 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon, Berkarisma dan Penuh Tanggung Jawab
- 7Prediksi Skor Serbia vs Jerman 14 November 2026: Die Mannschaft Diburu Kemenangan
- 8Portugal Hadapi Laga Perdana tanpa Cristiano Ronaldo, Silva Akui Popularitas Selecao Berkurang
- 9Prabowo Tekankan Pentingnya Ketahanan dan Persatuan ASEAN Hadapi Dinamika Global
- 10Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa Pratama kepada Relawan dan Petugas yang Gugur dalam Penanganan Karhutla










