Komisi XI DPR Hormati Pengunduran Diri Perry Warjiyo, Siap Uji Kelayakan Calon Gubernur BI

AKURAT.CO Komisi XI DPR RI menghormati keputusan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI). Selanjutnya, proses pergantian pimpinan bank sentral selanjutnya harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.

"Pengunduran diri tersebut merupakan hak yang bersangkutan dan tentu proses selanjutnya harus mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi Amro, di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Fauzi mengatakan, Komisi XI DPR juga mencermati informasi bahwa Presiden telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo, dan akan memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Mensesneg Bantah Perry Warjiyo Mundur Karena Ada Tekanan: Karena Alasan Pribadi

Selain menghormati keputusan tersebut, DPR menyampaikan apresiasi atas kontribusi Perry selama memimpin Bank Indonesia. Terutama dalam menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan

Dia berharap, gubernur BI yang akan datang mampu menjaga independensi bank sentral sebagaimana diamanatkan undang-undang. Menurutnya, kredibilitas kebijakan moneter harus terus diperkuat di tengah dinamika ekonomi global.

Baca Juga: Mensesneg Segera Urus Keppres Pemberhentian Perry Warjiyo dari Gubernur BI

Dia juga berharap kepemimpinan baru BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah serta otoritas sektor keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Fauzi menegaskan, Komisi XI DPR akan menjalankan fungsi konstitusional dalam proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Gubernur Bank Indonesia.

"Kami akan menjalankan fungsi konstitusional dalam proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Gubernur Bank Indonesia secara objektif, profesional, dan mengedepankan kepentingan bangsa serta negara," pungkasnya.