Di Balik Polemik Surat Tempo, Pengamat Tekankan Pentingnya Menjaga Kepercayaan Publik

AKURAT.CO Polemik surat penawaran kerja sama pemasangan iklan yang dikirim sebuah perusahaan media kepada Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, terus memicu perdebatan publik.

Sorotan tidak lagi hanya tertuju pada surat tersebut, tetapi juga pada klarifikasi perusahaan media yang menyatakan terdapat pemisahan tegas antara divisi bisnis dan redaksi.

Penggiat media sosial, Silvia Tjan, menilai, perdebatan yang berkembang bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya pemisahan antara kepentingan bisnis dan redaksi, melainkan menyangkut persepsi publik terhadap independensi media.

"Media tersebut mengatakan iklan tidak membeli berita. Itu bisa dipahami. Namun justru karena mengklaim memiliki benteng independensi yang kuat, standar etik yang diterapkan seharusnya lebih tinggi dibandingkan media pada umumnya," kata Silvia, Sabtu (25/7/2026).

Menurutnya, publik tidak memiliki akses untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemisahan antara kepentingan bisnis dan redaksi benar-benar dijalankan di internal perusahaan media.

"Publik tidak mengetahui bagaimana proses diskusi di ruang redaksi berlangsung. Yang bisa dinilai hanyalah apa yang tampak dari luar," ujarnya.

Silvia menilai muncul pertanyaan ketika di satu sisi media menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah maupun BUMN, sementara di sisi lain divisi bisnisnya menawarkan kerja sama kepada institusi yang sama.

"Apakah itu otomatis melanggar etik? Belum tentu. Tetapi apakah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang layak dipertanyakan? Jelas iya," katanya.

Ia juga menyoroti argumentasi bahwa pemasangan iklan tidak dapat memengaruhi independensi redaksi.

Baca Juga: Giliran Brebes Dapat Tambahan Kuota BSPS 763 Unit

"Persoalannya bukan ada atau tidaknya pihak yang secara terang-terangan ingin membeli redaksi. Yang dipersoalkan adalah potensi pengaruh yang lebih halus, seperti akses, kedekatan, hubungan, hingga pertimbangan bisnis. Hal-hal seperti itu mungkin tidak terlihat, tetapi dapat memengaruhi persepsi publik," ujarnya.

Menurut Silvia, apabila independensi menjadi aset utama media, maka potensi munculnya persepsi konflik kepentingan semestinya dihindari sejak awal.

Ia menilai, selama ini media tersebut dikenal vokal mengkritik berbagai potensi konflik kepentingan yang melibatkan pejabat publik.