Bagaimana Hubungan TNI dengan Pemerintah

AKURAT.CO Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peran penting sebagai alat pertahanan negara.

Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan dalam kerangka konstitusi dan berada di bawah kebijakan negara yang ditetapkan melalui mekanisme pemerintahan.

Karena itu, banyak masyarakat ingin mengetahui bagaimana hubungan TNI dengan pemerintah serta bagaimana pembagian kewenangan antara lembaga pertahanan dan pemerintahan di Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Pimpin Panen Raya TNI, Produksi Beras 19,2 Juta Ton dalam Enam Bulan

Dasar Hubungan TNI dengan Pemerintah

Hubungan TNI dengan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang pertahanan negara.

Dalam sistem tersebut, TNI menjalankan fungsi pertahanan sesuai kebijakan negara dan prinsip supremasi sipil.

Bentuk Hubungan TNI dengan Pemerintah

1. TNI sebagai Alat Pertahanan Negara

TNI bertugas mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi seluruh bangsa Indonesia dari ancaman militer maupun ancaman bersenjata sesuai ketentuan hukum.

2. Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi atas TNI

Berdasarkan UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Kebijakan strategis pertahanan dijalankan sesuai mekanisme pemerintahan yang berlaku.

3. Koordinasi dengan Kementerian Pertahanan

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, TNI berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan sesuai pembagian tugas dan kewenangan masing-masing.

4. Mendukung Kepentingan Nasional

Selain menjalankan operasi militer untuk perang, TNI juga dapat melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Profil Teguh Arief Indratmoko, Eks Danjen Akademi TNI yang Kini Resmi Menjadi Dirut Peruri

Prinsip Hubungan TNI dengan Pemerintah

1. Berdasarkan Konstitusi

Seluruh pelaksanaan tugas TNI mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

2. Menjunjung Supremasi Sipil

Pengelolaan pertahanan negara dilakukan dalam sistem demokrasi dengan tetap menghormati kewenangan pemerintah sipil.

3. Mengutamakan Kepentingan Negara

Hubungan antara TNI dan pemerintah bertujuan menjaga stabilitas nasional, keamanan, dan kedaulatan Indonesia.

Memahami hubungan TNI dengan pemerintah membantu mengetahui bagaimana sistem pertahanan Indonesia dijalankan berdasarkan konstitusi, prinsip demokrasi, dan pembagian kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Reiviena Bellia Agitha (Magang)