Mahasiswa Desak Pemerintah Setop Program MBG, Kopdes Merah Putih hingga Militerisme

Ayu Rachmaningtyas | 12 Juni 2026, 17:07 WIB

Massa aksi unjuk rasa diadang oleh aparat saat diperjalanan menuju Bundaran HI, Jakarta. (Akurat.co/Okto Rizki Alpino)

AKURAT.CO Ribuan mahasiswa yang melakukan long march menuju Bundaran HI, Jakarta Pusat, membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Salah satunya, stabilitas harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

"Harapan kami adalah menentukan harga pokok dan juga BBM karena itu cukup penting," kata Kepala Bidang Kajian Strategis BEM UI, Mora, saat ditemui di delan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (12/6/2026).

Terdapat beberapa tuntutan yang dibawa aksi mahasiswa yaitu, yaitu stop pemborosan APBN. Penghentian program-program seperti MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, mahasiswa juga meminta penghentian militerisme, menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahan-kesalahannya dan juga kesalahan dari pihak pemerintahan.

"Aksi ini menjadi bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi yang sedang terjadi. Itu menunjukkan kepada rakyat bahwa masih ada orang-orang yang peduli, masih ada orang-orang yang ingin memperjuangkan hak-hak sipil," tambah dia.

Menurutnya, aksi demonstrasi dilakukan disebabkan para mahasiswa mengaku dari berbagai aspirasi yang telah disampaikan sebelumnya tidak mendapat respon apapun.

"Selama ini kita sudah berkali-kali melakukan aksi, baik itu di Patung Kuda maupun di depan Gedung DPR, dan tidak pernah sekalipun kita melihat perubahan yang terjadi," tuturnya.

Mora juga menyatakan bahwa aksi demontrasi yang digelar di Bundaran HI juga telah melalui prosedur pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian.

"Berdasarkan undang-undang, demonstrasi itu tidak perlu izin, demonstrasi itu memerlukan pemberitahuan. Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan dari H-2," ucapnya.

BEM UI berharap, pemerintah dapat menanggapi tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

"Kami merasa bahwa selama ini tuntutan maupun aksi massa tersebut sudah dilakukan di titik-titik pemerintah. Namun sayangnya pemerintah tidak kunjung menanggapi maupun melakukan perbaikan dan evaluasi diri terhadap program-program maupun kebijakan mereka yang saat ini merugikan masyarakat," tegasnya.