Pangdam Mandala Trikora Bantah TNI Terlibat Kasus Mama Sinta: Tidak Ada Penculikan

AKURAT.CO Pangdam XXIV/Mandala Trikora, Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, membantah tudingan yang mengaitkan TNI dengan dugaan penculikan Yasinta Moiwend atau Mama Sinta yang belakangan ramai diperbincangkan.

Frits menegaskan informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia memastikan tidak ada tindakan pemaksaan maupun penculikan terhadap Mama Sinta.

"Saya jamin itu bukan perbuatan TNI. Tidak ada penculikan seperti yang ramai diberitakan," kata Frits, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, klarifikasi utama justru berasal dari Mama Yasinta sendiri sebagai pihak yang mengalami langsung peristiwa tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diterimanya, Mama Sinta mengaku berada dalam kondisi aman dan tidak pernah mengalami penculikan.

"Yang mengalami itu Mama Yasinta. Dan pengakuannya jelas, tidak ada penculikan. Ia dalam kondisi aman dan sehat," ujarnya.

Frits juga membantah berbagai spekulasi yang menyebut adanya keterlibatan aparat maupun penggunaan pesawat tertentu dalam proses keberangkatan Mama Sinta ke Jakarta.

"Isu dibawa dengan pesawat tertentu itu tidak benar. Itu spekulasi yang tidak sesuai fakta," tegasnya.

Ia menambahkan, hingga kini tidak ada laporan dari jajaran TNI terkait tindakan di luar prosedur terhadap warga sipil, termasuk dalam kasus yang menyeret nama Mama Sinta.

Baca Juga: Bak Jatuh Tertimpa Tangga, Kenaikan Tarif Transjakarta Tambah Beban Masyarakat

Menurut Frits, polemik yang berkembang dipicu minimnya konfirmasi kepada pihak-pihak yang mengetahui langsung peristiwa tersebut sehingga memunculkan asumsi yang menyesatkan publik.

"Kalau tidak ada yang bertanya langsung atau mengonfirmasi, lalu muncul asumsi seolah-olah TNI terlibat, ini yang harus diluruskan," katanya.

Pangdam juga mengimbau masyarakat lebih bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum terverifikasi.

"Kita harus melihat fakta dari yang bersangkutan langsung, jangan sampai informasi yang tidak benar justru memperkeruh situasi," ujar Frits.

Ia berharap klarifikasi tersebut dapat meluruskan informasi yang berkembang sehingga tidak memicu disinformasi yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kondusivitas di Papua.