Pengangkatan Dirjen Imigrasi Hendarsam Dinilai Momentum Pembenahan

AKURAT.CO Pengangkatan Hendarsam Marantoko sebagai Direktur Jenderal Imigrasi dinilai menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh di sektor keimigrasian nasional. Posisi strategis ini dianggap tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga menyangkut keamanan negara dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengamat kebijakan publik Said Bakhri menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat peran Direktorat Jenderal Imigrasi secara lebih komprehensif. Menurutnya, Imigrasi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara pelayanan masyarakat, pengawasan keamanan negara, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

Peran Strategis Imigrasi dalam Keamanan dan Ekonomi

Menurut Said Bakhri, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tiga fungsi utama yang harus berjalan secara seimbang, yaitu fungsi keamanan, pelayanan, dan fasilitator ekonomi. Ketiga fungsi ini harus dijalankan dengan tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.

“Ini momentum untuk memperkuat Imigrasi, bukan hanya dari sisi pelayanan, tetapi juga dari sisi keamanan dan kontribusinya terhadap negara,” ujar Said Bakhri.

Ia menjelaskan bahwa fungsi keamanan menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia.

Sementara itu, fungsi pelayanan harus mampu memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia sekaligus tetap selektif dalam memberikan layanan kepada warga negara asing.

Di sisi lain, peran Imigrasi sebagai fasilitator ekonomi juga menjadi semakin penting, terutama dalam mendukung masuknya wisatawan dan investor yang berpotensi memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.

Dirjen Imigrasi Harus Profesional dan Berbasis Hukum

Said Bakhri juga mengingatkan bahwa kebijakan terkait warga negara asing tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan ekonomi. Kebijakan tersebut tetap harus berbasis pada prinsip selektivitas dan kepentingan nasional.

Ia menegaskan bahwa jabatan Direktur Jenderal Imigrasi bukanlah posisi politis, melainkan jabatan profesional yang menuntut kemampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis dan kompleks.

Dalam praktik global, posisi pimpinan lembaga keimigrasian sering diisi oleh figur dengan latar belakang hukum yang kuat. Hal ini karena tugas imigrasi sangat berkaitan dengan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap lalu lintas orang antarnegara.

“Dengan latar belakang hukum yang dimiliki, Hendarsam Marantoko memiliki modal penting untuk melakukan pembenahan dan memperkuat sistem keimigrasian secara menyeluruh,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembenahan sektor imigrasi ke depan sangat bergantung pada kepemimpinan yang tegas, adaptif, serta mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap dunia internasional dan perlindungan kepentingan negara.

Pembenahan sistem keimigrasian diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang di wilayah Indonesia.