Pemerintah dan DPR Ajak Masyarakat Jaga Toleransi Perbedaan Idulfitri 1447 H

AKURAT.CO Pemerintah bersama DPR mengajak masyarakat menjaga toleransi menyusul adanya perbedaan penetapan Idul Fitri 1447 Hijriah antara pemerintah dan sebagian organisasi masyarakat Islam, seperti Muhammadiyah.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa Idulfitri seharusnya menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, bukan memperbesar perbedaan.

“Mari kita jadikan momentum Idulfitri untuk mempererat ukhuwah, menyambung silaturahmi, dan menjaga stabilitas sosial,” ujarnya di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat yang merayakan Lebaran lebih awal agar tetap menghormati umat Muslim lain yang masih melanjutkan ibadah puasa hingga 30 Ramadan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa perbedaan dalam penetapan awal Syawal merupakan hal yang wajar dan tidak boleh menjadi sumber perpecahan.

“Jika ada yang meyakini 1 Syawal jatuh lebih awal, hal itu harus ditoleransi. Jangan sampai perbedaan ini merusak ukhuwah umat,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh umat Islam menjadikan Idulfitri sebagai momentum memperkuat persatuan.

Baca Juga: SPPG Dorong Ekonomi Lokal dan Semangat Belajar Anak di Daerah

Sebelumnya, pemerintah melalui Kemenag menetapkan Idulfitri 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, berdasarkan hasil sidang isbat.

Nasaruddin menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah menerima laporan rukyat dari seluruh wilayah Indonesia yang menyatakan hilal tidak terlihat.

“Dari Papua hingga Aceh tidak ada yang melihat hilal. Berdasarkan hisab, 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026,” ujarnya.

Dengan penetapan tersebut, mayoritas umat Islam di Indonesia akan merayakan Idulfitri secara serentak pada tanggal tersebut, di tengah perbedaan penentuan oleh sebagian kelompok.