Pemotongan Gaji Pejabat Tak Cukup Tekan Dampak Konflik Timur Tengah, Seluruh Kebijakan Harus Dievaluasi Total

AKURAT.CO Partai Golkar mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program dan kebijakan negara, guna mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian nasional.

Ketua DPP Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menyatakan langkah penghematan tidak cukup hanya dengan wacana pemotongan gaji pejabat negara, tetapi harus mencakup seluruh kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sebenarnya yang lebih menarik lagi itu, dalam keadaan seperti ini ya kita harus me-review semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gaji ya program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang semuanya didanai oleh APBN itu dalam keadaan seperti ini harus di-review semua," kata Arse di Kantor DPP Partai Golongan Karya, Jakarta Barat, Selasa (17/3/2026).

Baca Juga: Konflik Global Kian Memanas, Pemerintah Siapkan Efisiensi Anggaran APBN

Menurut dia, rasionalisasi dan evaluasi kebijakan menjadi penting agar penggunaan anggaran negara semakin efektif dan tepat sasaran di tengah ketidakpastian global. "Tidak hanya soal gaji tapi semua, semua. Jadi rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif lah penggunaan APBN itu," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah tengah mengkaji berbagai langkah penghematan, untuk menghadapi potensi dampak ekonomi akibat eskalasi konflik di Asia Barat atau Timur Tengah.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Prabowo mencontohkan sejumlah kebijakan adaptif yang dilakukan pemerintah Pakistan dalam situasi krisis, mulai dari penerapan work from home di sektor pemerintahan dan swasta, pemangkasan hari kerja menjadi empat hari, hingga pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen.

Baca Juga: Indef: Konflik Iran–Israel dan Ketidakpastian Global Bayangi Mudik Lebaran 2026

Menurutnya, langkah-langkah penghematan tersebut diarahkan untuk membantu kelompok masyarakat paling rentan serta menjaga stabilitas fiskal negara. Dia menilai, berbagai kebijakan yang diterapkan Pakistan dapat menjadi referensi dalam merumuskan strategi penghematan nasional.

"Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman. Kita harus melakukan langkah-langkah penghematan," kata Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga perlu mengkaji efisiensi konsumsi energi, pembatasan belanja negara yang tidak prioritas, serta penguatan disiplin fiskal guna memastikan defisit anggaran tetap terkendali dalam beberapa tahun ke depan.