Wapres Gibran: Penanganan Stunting Harus Dikeroyok

AKURAT.CO Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan, upaya penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dikeroyok bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Gibran menjelaskan, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 19,8 persen, atau berkurang sebanyak 357.705 anak.
Angka ini lebih rendah dari proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memperkirakan prevalensi mencapai 20,1 persen.
Penurunan angka stunting juga disertai dengan perbaikan status gizi balita lainnya—mulai dari penurunan kasus gizi kurang, gizi akut (wasting), overweight, hingga anemia pada ibu hamil.
“Program ini harus kita kawal bersama, harus kita keroyok bersama. Kuncinya adalah sinergi antara pusat dan daerah,” ujar Gibran saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Rakornas PPS) di Kantor Kementerian Kesehatan, Rabu (12/11/2025).
Pemerintah, kata Gibran, berkomitmen menurunkan angka stunting hingga 14,2 persen pada 2029, dan mencapai 5 persen pada 2045.
Baca Juga: Kumamoto Masters: Gregoria Mariska Tunjung Akhiri Tren Buruk, Lolos ke Babak 16 Besar
Target tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
“Untuk itu, semua pihak harus kerja keroyokan, Menko PMK, para menteri, wakil kepala BKKBN, kepala daerah, kader posyandu, semuanya,” tegasnya.
Dalam paparannya, Gibran menyebut Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan penurunan stunting tertinggi sebesar 5,8 persen, disusul Sumatera Selatan (4,4 persen) dan Sulawesi Selatan (4,1 persen).
Adapun daerah dengan prevalensi terendah tercatat di Kabupaten Klungkung, Bali (5,1 persen), sementara Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi, yakni 7,3 persen.
Lebih lanjut, Gibran menekankan pentingnya sinkronisasi data dalam penanganan stunting agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
“Semua stakeholder harus menggunakan satu basis data yang sama. Jangan sampai kementerian, lembaga, atau kepala daerah punya data berbeda-beda. Semua kebijakan harus berbasis data,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanganan stunting yang tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga faktor-faktor lain seperti tempat tinggal, sanitasi, air bersih, dan lingkungan sekitar rumah.
Baca Juga: NBA Hari Ini: Tanpa Tembakan Meleset, Chet Holmgren Sempurna Bawa Thunder Taklukkan Warriors
“Masalah stunting tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Aspek lingkungan dan sanitasi juga harus jadi prioritas,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 10 Oktober 2026: Watak Weton Sabtu Kliwon dan Hari Baiknya
- 2Eks Ketua KY Soroti Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Menemukan Bukti Bukan Berarti Terbukti
- 3Kalender Jawa 12 Oktober 2026: Watak Weton Senin Pahing Dikenal Tegas dan Punya Cita-Cita Tinggi
- 4Kontak Tembak di Papua Barat Daya, Komandan Operasi OPM Dikabarkan Tewas
- 5India Diguncang Gelombang Penangkapan, Ribuan Orang Ditahan Jelang Demo Tuntut Ketua KPU Mundur
- 6Kesepakatan Diesel Trump-Putin Dicibir Zelensky: Kami Dijadikan Kedok
- 7Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ini Lengkap dengan Live Streaming, Ada Persib vs Dewa United
- 8Ijazah Gibran Dipersoalkan, Politisi PSI Singgung Riwayat Pendidikan BJ Habibie
- 9KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid Pekan Ini
- 10Eratnya Persahabatan Indonesia-Mesir, Prabowo Antarkan Langsung Keberangkatan Presiden El-Sisi









