Pimpinan DPR Terima Aspirasi Asosiasi Kepala Desa, Bahas Pemanfaatan Tanah Hingga Program MBG

AKURAT.CO Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pelaksanaan program pemerintah di tingkat desa. Termasuk, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan Koperasi Merah Putih.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin pertemuan mengatakan, AKSI pada dasarnya mendukung program-program prioritas pemerintah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, terdapat beberapa catatan penting yang disampaikan agar implementasinya di lapangan berjalan efektif.

"Yang saya lihat, pertama AKSI ini mendukung program pemerintah, mendukung Asta Cita terutama mendukung MBG dan Koperasi Merah Putih, tentunya dengan masukan-masukan supaya semua program ini bisa berjalan dengan lancar," kata Dasco dalam pertemuan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Baca Juga: Pimpinan DPR Gelar Audiensi Buntut Polemik Trans7 dan Pesantren Lirboyo

Dia menyebut, salah satu kendala yang dihadapi sejumlah desa adalah keterbatasan lahan untuk membangun gerai-gerai atau fasilitas pendukung program pemerintah.

"Nah tadi dengan catatan bahwa tidak semua desa itu memiliki tanah untuk membangun. Memang yang saya dengar bahwa Presiden sudah meminta kepada pihak kepolisian, terutama sampai dengan jajarannya di desa-desa, yang pertama untuk membantu mendata apakah ada tanah-tanah lain selain punya desa yang dimiliki oleh instansi lain atau kepunyaan pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk membuat gerai-gerai," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan lahan tersebut secara menyeluruh. "Apabila ada, itu berapa banyak datanya sedang disisir. Kalau setelah didata masih ada yang belum, itu nanti pemerintah akan memikirkan jalan keluarnya," tambahnya.

Selain persoalan lahan, Dasco juga menyinggung aspirasi kepala desa terkait pemanfaatan dana desa yang sebagian diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas penunjang program di wilayah masing-masing.

"Masalah usulan pemanfaatan dana desa yang kemudian juga sebagian harus dibuat pembangunan di desa masing-masing, nanti kita akan sampaikan terutama dalam koordinasi dengan Mendes, Mendagri, dan beberapa kementerian yang coba memberikan masukan kepada pihak pemerintah," jelasnya.

Selain itu, pemerintah telah membentuk tim supervisi Satuan Pengawasan dan Pengendalian Gizi (SPPG) yang diketuai oleh Menko Pangan, Zulkifli Hasan, untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan optimal di daerah.

Baca Juga: Moreno Soeprapto Audiensi ke KONI Pusat, Bahas Kolaborasi Event Olahraga Bermotor

"SPPG sudah dibentuk supervisinya, yang diketuai oleh Menko Pangan, untuk kemudian melakukan supervisi bagaimana MBG di daerah itu bisa terkoordinasi. SPPG juga terkoordinasi supaya perputaran dana di desa yang mencakup soal belanja, soal masak, dan lain-lain itu bisa menjadi perputaran ekonomi yang cukup signifikan untuk menaikkan pendapatan," paparnya.

Dia menegaskan, DPR akan terus memantau pelaksanaan program-program tersebut, termasuk soal pemanfaatan lahan di kawasan hutan lindung yang menjadi perhatian sejumlah pihak di parlemen. 

"Hal-hal seperti ini akan terus dimonitor oleh DPR, dan khusus tadi tanah yang hutan lindung, Pak Saan punya program yang baru tadi dibicarakan di Rapim DPR," pungkasnya.