Mendagri Segera Beberkan Data-data Terbaru Empat Pulau ke Presiden Prabowo

AKURAT.CO Kementerian Dalam Negeri segera menyampaikan data kewilayahan terbaru pulau-pulau di Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.

Demikian disampaikan Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto, dalam konferensi pers terkait polemik kepemilikan pulau, Senin (16/6/2025).

Diketahui, pemerintah pusat melalui Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang ditetapkan 25 April 2025, menyatakan empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara merupakan bagian Kabupaten Tapanuli Tengah.

Baca Juga: Langkah Prabowo Ambil Alih Sengketa Empat Pulau Sesuai Konstitusi

Empat pulau tersebut adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil.

Menurut Wamendagri, keputusan tersebut adalah bentuk pemuktahiran data terkait dengan kode wilayah di seluruh Indonesia.

"Keputusan menteri ini bukan hanya terkait kepada empat atau dua provinsi saja. Tapi ini adalah pemutakhiran data seluruh Indonesia, yang lampirannya tadi ada empat ribu halaman lebih," katanya, usai menggelar rapat lintas instansi di Gedung Kemendagri, Jakarta.

Baca Juga: Selesaikan Polemik 4 Pulau di Aceh, Istana Jamin Prabowo Akan Kedepankan Aspek Historis

Wamendagri mengatakan, bersama sejumlah instansi terkait, Kemendagri memperbarui data dan informasi yang menjadi rujukan sebelum menerbitkan keputusan tersebut.

Selain mempelajari informasi yang sudah ada, penelusuran di lapangan juga mendapatkan data-data terbaru.

"Kemendagri dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori tidak hanya menimbang faktor geografis, misalnya kedekatan secara wilayah tetapi juga ada data fakta historis, politis dan kemudian juga data-data sosial dan kultural," jelasnya.

Baca Juga: DPR Didesak Gelar Rapat Khusus Bahas Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut

Dalam waktu dekat, Mendagri, Tito Karnavian, akan menjelaskan rincian data-data tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Nah, data yang baru ini, nofum ini tentu akan kami jadikan melalui satu kelengkapan berkas untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden," demikian Wamendagri.

Baca Juga: Golkar Ajak Semua Pihak Hormati Keputusan Presiden Prabowo Soal Polemik Empat Pulau