Pemerintah Siapkan 3.000 Rumah Subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga dan Penyuluh KB

AKURAT.CO Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menjalin kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam pengadaan 3.000 unit rumah subsidi bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh di lapangan.

Program pengadaan 3.000 unit rumah subsidi ini khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, ASN Penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan Petugas Lapangan KB, Petugas Lapangan KB non-ASN, tenaga kontrak/honorer Kemendukbangga/BKKBN pusat dan provinsi, serta kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP).

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengatakan pihaknya mempunyai 600 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh Indonesia, dan 18 ribu ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga: Data BPS Jadi Kunci, Pemerintah Siapkan Rumah Subsidi Tepat Sasaran untuk ASN

"Mereka sangat membutuhkan rumah subsidi, khususnya penyuluh di lapangan. Termasuk kader TPK," ujar Wihaji, Kamis (15/5/2025).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pihaknya menargetkan menargetkan 350.000 unit rumah subsidi yang diperuntukan bagi Kemendukbangga/BKKBN, BPS, petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, wartawan dan lainnya.

Khusus untuk jajaran Kemendukbangga, Kementerian PKP mengalokasikan rumah subsidi sebanyak 3.000 unit. 

Dia mengatakan, siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat semua lapisan semakin mudah mengakses rumah subsidi termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Tenaga Penyuluh BKKBN.

Dia berharap, melalui alokasi rumah subsidi ini para TPK dan Penyuluh bisa memiliki rumah yang layak dengan memanfaatkan KPR FLPP yang angsurannya tetap dan terjangkau selama masa tenor KPR. 

Baca Juga: Menteri PKP: Rumah Subsidi Bukan untuk Orang Kaya

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah," katanya.

Dia juga minta kepada Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), pada tanggal 30 Juni sudah menyerahkan 100 kunci rumah subsidi. Untuk lokasinya, akan di koordinasikan dengan Kemendukbangga.

"Adapun untuk BPS, dialokasikan 1.000 unit rumah subsidi dan 100 kunci rumah rencananya tanggal 15 Juli akan diserahkan. Lokasinya disesuaikan," ujarnya.