Dukung Pembentukan Kopdes, Pemda Bisa Gunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga

AKURAT.CO Kementerian Dalam Negeri, akan segera menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk menjadi acuan pemerintah daerah (Pemda), dalam memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung pembentukan koperasi desa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mengatakan bupati dan wali kota dapat memfasilitasi pembentukan koperasi tersebut, salah satunya dengan mendukung pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saya siapkan Surat Edaran Mendagri sebagai payung hukum kepala daerah-kepala daerah supaya tidak ragu-ragu menggunakan BTT," kata dia di Jakarta, Senin (14/4/2025).

Dia juga menekankan, pentingnya peran bupati dan wali kota dalam pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, bupati dan walikota merupakan pejabat pembina dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Baca Juga: Prabowo Teken Inpres Koperasi Desa Merah Putih, Satgas Harian Siap Dibentuk

"Pembentukan koperasi ini sangat memerlukan kerja sama dan langkah-langkah yang dilakukan oleh kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa, sehingga peran bupati menjadi penting," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa sumber anggaran koperasi desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta APBD. Masing-masing koperasi membutuhkan dana mulai dari Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.

Dirinya meminta kepala desa, agar segera menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dia menegaskan, pembentukan koperasi ini merupakan upaya untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa.

"Pak Presiden Prabowo tidak ingin desa itu tidak berkembang, tidak ingin petani ada yang susah, ingin petaninya makmur, ingin desanya maju, ingin nelayannya maju, ingin memangkas rantai pasok yang panjang," jelasnya.