DPR Dorong Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Penembakan WNI di Malaysia

AKURAT.CO Komisi I DPR RI, meminta pemerintah membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus penembakan, yang dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Anggota Komisi I Fraksi PKB DPR, Oleh Soleh, menyampaikan duka yang mendalam kepada lima korban penembakan tersebut, yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang luka-luka.

"Kami sangat berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi," kata Oleh, Selasa (28/1/2025).

Baca Juga: Penembakan WNI di Malaysia Menambah Daftar Buruk Penanganan Pekerja Migran

Legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu, mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan cepat dalam menangani kasus tersebut. Semua instansi terkait, harus segera berkoordinasi dan duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

"Baik Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI. Mereka semua harus bergerak bersama dalam mengusut kasus itu. Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut," ucapnya.

Oleh menyatakan, pemerintah harus mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, harus meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia terkait kasus tersebut.

Pemerintah Malaysia, harus terbuka soal kasus tersebut. Jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berusaha melindungi aparat yang bersalah.

"Melalui jalur diplomatik, pemerintah harus meminta Malaysia terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.

Dia mengatakan, jika ada aparat Malaysia yang bersalah, maka mereka harus ditindak tegas dan dijatuhi hukuman setimpal. Sebab, mereka telah menghilangkan nyawa warga negara Indonesia.

Baca Juga: DPR Desak Malaysia Jangan Menutupi Fakta Kasus Penembakan 5 Pekerja Migran Indonesia

"Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Tentu, hal itu bergantung dengan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia," paparnya.

Dia menambahkan, pemerintah harus memberikan pendampingan hukum terhadap para korban dan mengurus pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Korban yang terluka juga harus dibawa pulang ke tanah air.

"Kami juga meminta masyarakat yang ingin bekerja di Malaysia untuk menempuh jalur resmi, sehingga tidak menimbulkan masalah," pungkasnya.