Pemerintah Akan Sulap Bekas Kompleks DPR di Kalibata Jadi Hunian Rakyat

AKURAT.CO Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), akan menyulap bekas rumah dinas Anggota DPR RI yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan, menjadi hunian rakyat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengatakan rencana pembangunan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk implementasi dari kerja sama Indonesia-Qatar, terkait dengan program pembangunan satu juta rumah rakyat.

"Jadi kami diminta menyiapkan lahan-lahan. Dari Setneg itu saya sudah sampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara, arahan dari Bapak Presiden di Kemayoran, di sekitar GBK dan di Kalibata, khususnya perumahan bekas perumahan DPR," ujar Maruarar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Saat ini, pemerintah tengah fokus menyiapkan sejumlah lahan untuk dibangun hunian tersebut. Pemerintah juga menggandeng sejumlah instansi terkait, yang memiliki lahan untuk dibangun.

Baca Juga: Lewat RUU Minerba, DPR Usulkan Perguruan Tinggi Bisa Kelola Tambang

"Kemudian dari BUMN, saya sudah sampaikan sama Pak Erick langsung, itu tolong disiapkan 1 dari Kereta Api, 2 dari Perumnas, 3 dari PTB. Kemudian dari Pak Nusron juga sudah sangat lengkap, sudah menyiapkan data-datanya, ada berapa ribu hektare itu, ada berapa titik, sudah dikasih datanya," ujarnya.

"Kemudian juga dari Kementerian Keuangan, kita sudah sampaikan, nanti tanah-tanah sitaan dari BLBI, kemudian juga dari kejaksaan, kejaksaan banyak penyita itu di daerah Banten," lanjutnya.

Dia menegaskan, program satu juta hunian dari hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia-Qatar ini lebih diprioritaskan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dia menyebut, hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.

"Sesuai arahan Bapak Presiden targetnya adalah target marketnya itu menengah bawah. Jadi lebih banyak middle low, sesuai dengan arahan," ungkapnya.