Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Perpres, DPR: Menteri Jangan Buat Kebijakan Sendiri

Atikah Umiyani | 12 Januari 2025, 23:32 WIB

AKURAT.CO Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, mengingatkan, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Ia mengimbau menteri-menteri terkait agar tidak gegabah dalam membuat keputusan yang belum mendapat lampu hijau dari presiden.

"Menteri itu pembantu presiden. Jangan sampai kebijakan menteri melampaui keputusan presiden," ujar Ali kepada wartawan di Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Ali menekankan agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang baru belajar dari pengalaman sebelumnya, saat rencana pemindahan ASN pada 2024 gagal total.

Kala itu, dua tahap pemindahan ASN direncanakan pada Juli dan September 2024, bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-79 di IKN.

"Rencana waktu itu terlalu dipaksakan, dan dampaknya bisa membahayakan kehidupan serta kesejahteraan ASN,"* kata Ali.

Ia juga mengingatkan, kesiapan mental ASN adalah kunci keberhasilan pemindahan, bukan sekadar janji-janji manis terkait fasilitas dan insentif.

Banyak tantangan yang akan dihadapi, termasuk adaptasi lingkungan dan infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai.

Menurut Ali, rencana Presiden Prabowo untuk berkantor di IKN pada 2028 atau 2029, setelah seluruh infrastruktur lembaga politik berfungsi, adalah langkah realistis dan visioner.

"Menteri-menteri seharusnya berpikir lebih matang dan realistis, terutama mengingat alokasi APBN 2025 untuk IKN hanya Rp6,3 triliun dari total Rp400,3 triliun," tegasnya.

Ali menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang matang dan implementasi yang bertahap, dengan fokus pada kesejahteraan ASN serta efektivitas pemerintahan yang akan dijalankan di ibu kota baru tersebut.

#dpr #asn #menteri #perpres #IKN #presiden prabowo subianto