Hadiri Sidang Kabinet Terakhir, Menteri AHY Komitmen Tuntaskan Program Prioritas

AKURAT.CO Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan menuntaskan program-program prioritasnya sebelum berakhir masa jabatan pada 20 Oktober 2024.

Dia mengatakan, ada sejumlah program prioritas tersebut sudah dituntaskan. Seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang sudah mencapai ratusan juta bidang tanah di seluruh Indonesia.

"Untuk program nasional PTSL per hari ini sudah lebih dari 117 juta bidang tanah. Di bidang Reforma Agraria, baik itu penataan aset maupun penataan akses dan peningkatan ekonomi masyarakat akan kita kawal. Terakhir tentunya yang berurusan dengan upaya membasmi atau melawan kejahatan pertanahan oleh mafia tanah," kata AHY usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna terakhir, di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024).

Baca Juga: Di Sidang Paripurna Terakhir, Jokowi Minta Maaf ke Seluruh Anggota Kabinet

Dia juga berkomitmen akan terus melaksanakan pemberantasan mafia tanah, untuk menyelamatkan potensi kerugian negara dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Pemberantasan mafia tanah dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor yang akan hadir di Indonesia dan tentunya keadilan bagi masyarakat juga menjadi utama karena banyak sekali masyarakat yang tidak berdaya masyarakat rentan, lemah, yang kemudian hak-haknya diserobot begitu saja, perlu kita bela dan kita perjuangkan," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), memerintahkan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju, untuk menuntaskan segala pekerjaan, di bulan terakhir masa jabatan.

Perintah tersebut Jokowi sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna kedua, sekaligus terakhir kalinya bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur, Jumat (13/9/2024).

"Pertama, segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai baik yang berkaitan serapan," kata Jokowi.

Dia meminta seluruh menterinya merampungkan tugas seperti laporan pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum selesai di pos menteri masing-masing. "Yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban, serta kendala-kendala yang belum terselesaikan," tutup Jokowi.