PKS Tak Rela Prabowo Dijegal

AKURAT.CO PKS tak rela Prabowo Subianto dijegal melalui Mahkamah Konstitusi (MK), yang bakal memutus perkara batas maksimal usia capres. Apabila permohonan pemohon dikabulkan MK, maka Prabowo bisa batal nyapres karena usianya sudah di atas 70 tahun.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid meminta MK konsisten dan memperbaiki sikap selepas gaduh putusan terkait batas usia minimum capres-cawapres. MK harusnya konsisten tidak mengadili perkara kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang menjadi ranah pembuat undang-undang yakni DPR bersama pemerintah.

“Dan bila itu terjadi, maka akan membuat tahun politik ini makin gaduh, dan tidak kondusif untuk penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 yang hanya tinggal empat bulan ke depan,” kata HNW, dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Baca Juga: Rebut Kembali Kepercayaan Masyarakat, MK Harus Tolak Batas Maksimal Usia Capres

Wakil Ketua MPR mengingatkan MK bakal menambah kontroversi kalau mengabulkan permohonan perkara tersebut. MK harusnya belajar dari putusan sebelumnya yang menimbulkan kegaduhan dan membuat badan pengawal konstitusi dianggap alat kekuasaan.

Sekalipun PKS tidak mendukung Prabowo, HNW yang juga menjabat Wakil Ketua MPR meminta para hakim konstitusi tidak lagi bermain api. MK harus menghormati aturan main yang berlaku dan tidak mengambil alih wewenang pembuat undang-undang.

“Urusan mengenai usia tidak diatur dalam Konstitusi, itu adalah open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah. Maka MK jangan lagi ikut campuri hal ini, dan menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang mencederai kepercayaan Publik terhadap netralitas MK, sebagaimana putusan MK sebelumnya mengenai usia cawapres, saat MK menambahkan ketentuan baru yaitu pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah,” ujarnya.

Baca Juga: PKS: MK Harus Tolak Uji Materi Batas Usia Capres-cawapres

Sembilan hakim konstitusi, lanjut HNW, harus diingatkan kembali atas aturan main yang berlaku dalam konstitusi. Hal ini penting agar legitimasi MK tak tercoreng dalam agenda besar menegakkan konstitusi.

“Ini sangat penting sebagai upaya menyelamatkan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga yudikatif dan penegakan hukum di Indonesia, serta tetap menjaga prinsip Indonesia sebagai negara hukum,” kata dia.

Menurut HNW, MK tidak lepas dari intervensi. Salah satu hakim konstitusi yang menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam mengadili perkara batas minimum usia cawapres sudah membuktikannya.

Baca Juga: Beda Pendapat Soal Usia Capres-cawapres, Saldi Isra: MK Berubah Pendirian Dalam Sekelebat

Kekhawatiran hakim konstitusi tersebut harus dipertegas agar MK tidak masuk dalam pusaran politik. “Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh para hakim yang menyatakan dissenting opinion pada putusan terkait usia cawapres yang lalu. Mereka tidak mau MK masuk ke pusaran politik, sikap negarawan yang seharusnya juga diikuti oleh semua hakim konstitusi,” ujarnya.

Menurutnya, MK perlu dikritisi menjelang Pemilu 2024. Langkah ini harus dilakukan agar MK tak lagi tergelincir dan kehilangan legitimasi publik.

"Apalagi, ke depan, MK memiliki tugas yang sensitif dan tidak mudah, yakni mengadili sengketa pemilu atau sengketa pilpres. Jangan sampai MK terus dijadikan alat untuk kepentingan politik oleh salah satu pihak, yang akan menghadirkan ketidaknetralan dan ketidakadilan, yang berdampak pada munculnya kontroversi dan ketidakpercayaan publik, dan tidak cukupnya legitimasi hukum dan moral dari hasil pemilu. Hal yang mestinya dihindari oleh sifat kenegarawanan semua hakim MK,” katanya.