Benny Ramdhani: ASN BP2MI Terlibat Sindikat PMI Ilegal, Polri Silakan Tangkap!

AKURAT.CO Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terus menabuh genderang perang melawan mafia atau sindikat penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. 

Jika ada oknum atau sindikat ilegal di BP2MI, ia tak segan langsung membasmi dari instansi yang dipimpinnya. Tekadnya, tidak ada kata kompromi bagi mafia PMI ilegal. 

"Siapapun baik pejabat maupun staf di lingkungan BP2MI terlibat dalam penempatan ilegal atau perdagangan orang, maka (akan berurusan) dengan penegak hukum Polri. Tidak perlu ragu untuk melakukan penangkapan, silakan proses hukum,’’ kata Benny dalam acara diskusi publik yang digelar BP2MI bersama Menko Polhukam, Mahfud MD di Batam, Kamis (6/4/2023). 

Waketum Partai Hanura ini merasa tak rugi jika harus kehilangan satu ASN atau PNS yang nakal. Menurutnya, hal tersebut tidak akan merugikan negara. 

"Lebih baik selamatkan satu orang anak bangsa, agar tidak menjadi korban perdagangan manusia. Ada 1-10 bahkan 100 ASN di lingkungan BP2MI yang harus diproses hukum," ujar Benny. 

"Dipenjarakan karena terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Maka hal itu akan kita relakan, bahkan kita ikhlaskan,’’ sambungnya. 

Benny menekankan seluruh ASN seharusnya jadi ujung tombak dalam memberantas sindikat ilegal. Ia pun berharap semua stakeholder terlibat dalam perang semesta melawan sindikat. 

‘’Sesungguhnya yang dibutuhkan saat ini adalah komitmen kita kepada merah putih dan republik. Yakni, dengan menguatkan kerja dan aksi nyata bersama, melibatkan semua kekuatan elemen 24 Kementerian/Lembaga," tegas Benny. 

"Pemerintah pusat dan daerah, organisasi keagamaan-kemasyarakatan dan organisasi pemuda, para pegiat kemanusiaan, NGO serta kekuatan masyarakat sipil lainnya untuk memerangi sindikat perdagangan manusia,’’ tutup Benny. 

Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD menyampaikan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku sindikat mafia perdagangan orang dengan modus dipekerjakan ke luar negeri.

Mahfud berjanji akan membawa hasil investigasi yang dilakukannya dengan BP2MI di Pelabuhan Internasional Batam Center ke dalam rapat pihak terkait di Jakarta.

"Kenapa saya hadir ke sini, karena hukum penindakan TPPO di sini macet, makanya saya hadir. Untuk penegakannya nanti saya akan rapatkan di Jakarta," ujarnya.

Diskusi publik ini menghadirkan narasumber di antaranya anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, Kabinda Kepri, Gubernur Kepri, pimpinan Komnas HAM, aktivis perempuan Yenny Wahid. Direktur Jenderal Imigrasi, Ketua Dewan Pengarah BPIP, pimpinan PB NU, hingga Kadensus 88 Anti Teror Polri.[]