PGI Dukung Komitmen Presiden Jokowi Terkait Pembangunan Rumah Ibadah

AKURAT.CO Pembangunan rumah ibadah merupakan pergumulan panjang tanpa kepastian dari gereja-gereja di Indonesia. 

Data Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menunjukkan bahwa persoalan izin pembangunan gereja mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kasus lama belum selesai, sudah muncul lagi kasus baru, bahkan terasa menjadi makin rumit menemukan jalan keluarnya.

Persoalan itu berjalan seiring dengan gangguan beribadah yang secara rutin dialami oleh beberapa komunitas gereja dan jemaat Kristen di sejumlah tempat.

Karena itu, PGI menyambut baik dan memberi apresiasi tinggi atas sikap dan komitmen Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat koordinasi nasional bersama kepala daerah Se-Indonesia di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Selasa (17/1/2023). 

Pernyataan tegas tersebut memberikan harapan di tengah pergumulan tanpa akhir terkait problematika pembangunan gereja di Indonesia.

"Saya menyambut dengan sukacita pernyataan Presiden. Karena pada kenyataan yang tak dapat dipungkiri, banyak kasus penutupan rumah ibadah dan sulitnya memperoleh IMB untuk rumah ibadah," jelas Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom, melalui keterangan resmi, Rabu (18/1/2023). 

Dia menjelaskan bahwa dalam beberapa peristiwa terlihat aparat keamanan yang mestinya melindungi umat beribadah malah tunduk kepada tekanan kelompok masyarakat. Selain itu, bupati atau wali kota yang mestinya mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pun tidak mau menerbitkannya atas desakan dan tekanan tersebut.

Sejalan dengan itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang sejatinya memfasilitasi perizinan malah terjebak pada pemaksaan oleh kelompok-kelompok mayoritas. 

"Semua ini jelas-jelas merupakan pengangkangan terhadap amanat konstitusi," kata Gomar Gultom.

Situasi ini pun sudah berlangsung cukup lama serta kejadiannya bersifat masif.

"Oleh karenanya, peringatan Presiden pada Rapat Kerja Para Kepala Daerah tersebut mestinya menohok kita semua sebagai bangsa karena ternyata begitu masif dan lamanya konstitusi dikangkangi justru oleh para pejabat dan aparat yang keberadaannya dilahirkan oleh konstitusi dan ditugasi melaksanakan amanat konstitusi," jelas Gomar Gultom.

Terkait dengan pernyataan Presiden tersebut, PGI menegaskan beberapa hal guna memberi jaminan kepastian tentang izin pembangunan gereja dan jaminan kebebasan beribadah.

PGI mendukung penuh upaya Presiden dan pemerintah untuk memberikan jaminan kebebasan beribadah bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat dan implementasi konstitusi. Mengimbau Presiden menggunakan wewenang dan otoritas yang dimiliki untuk menindak tegas kepala daerah dan aparat keamanan yang tidak mengawal jaminan konstitusi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Mengimbau Presiden, melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama untuk membereskan regulasi terkait pemberian IMB rumah ibadah. 

"Perlu dipertegas dan diperkuat jaminan kebebasan beribadah dan berkeyakinan sebagaimana amanat konstitusi," ujar Gomar Gultom.

Terakhir, PGI mengimbau Presiden untuk memerintahkan Kepolisian RI menindak tegas kelompok masyarakat yang gemar mengintimidasi dan mengganggu kenyamanan dan kebebasan orang beribadah.