Gus Yahya Tolak Rencana Rapat Pleno Syuriyah PBNU: Tidak Sah, Saya Masih Ketum PBNU

AKURAT.CO Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan penolakannya terhadap rencana Syuriyah PBNU menggelar Rapat Pleno pekan depan. Ia menyatakan rapat tersebut tidak sah karena tidak melibatkan dua unsur pimpinan yang diwajibkan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/12/2025), Gus Yahya menjelaskan bahwa pleno harus digelar dengan kehadiran Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah.

“Termasuk ketika mungkin satu dua hari yang lalu ada beredar undangan untuk Rapat Pleno. Ini juga tidak dapat dianggap sah karena Pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum,” ujarnya.

Gus Yahya juga menegaskan bahwa dirinya masih sah menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sebagaimana mandat Muktamar ke-34 Lampung 2021. Ia menolak anggapan bahwa posisinya telah berubah.

Baca Juga: Kiai Imaduddin: Kalau Mau Menyelamatkan NU, KH Miftachul Akhyar, Gus Yahya dan Gus Ipul Harus Mundur

“Nah, maka dengan demikian, pernyataan yang dikatakan sebagai hasil Rapat Harian Syuriyah mengenai posisi saya itu, itu tidak dapat diterima dan batal demi hukum, ya, karena di luar kewenangan dari Rapat Harian Syuriyah itu sendiri,” kata Gus Yahya.

Rencana rapat pleno sebelumnya muncul dari pertemuan Rais Aam PBNU dengan para Syuriyah PBNU dan 36 PWNU di kantor PWNU Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (29/11/2025).

Dalam salah satu poin disebutkan, bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, maka akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera.

Baca Juga: Kisruh Internal PBNU karena Urusan Tambang, Gus Nadir: Bikin Amburadul Organisasi

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengonfirmasi rencana tersebut. Ia menyampaikan bahwa rapat pleno direncanakan digelar pada 9 Desember mendatang.

“Tanggal 9,” ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan.

Polemik soal rencana pleno ini berlangsung di tengah dinamika internal PBNU yang semakin menguat dalam beberapa pekan terakhir, memunculkan berbagai tanggapan dari tokoh NU — termasuk desakan dialog hingga opsi penyelesaian lewat jalur hukum apabila diperlukan.