Normalisasi Ciliwung Difokuskan di Dua Kelurahan, Pemprov Jakarta Siapkan Rp232 Miliar

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan program normalisasi sungai akan difokuskan terlebih dahulu pada dua kelurahan yang menjadi kewenangan Jakarta, yakni di wilayah Cililitan di Jakarta Timur dan Pangadegan di Jakarta Selatan.

Di Cililitan, sebanyak 37 bidang akan terdampak pekerjaan normalisasi dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp111 miliar. Sementara di Pangadegan, 54 bidang masuk dalam penataan dengan alokasi anggaran kurang lebih Rp121 miliar.

"Untuk yang menjadi tanggung jawab Jakarta, ada dua kelurahan. Sehingga dengan demikian, dua kelurahan inilah yang akan kami lakukan untuk normalisasi Ciliwung," kata Pramono seusai mengikuti kegiatan bersih dan sehat bersama sungai di Jalan Inspeksi Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

Baca Juga: Rayakan Sumpah Pemuda, Biruni Foundation Ajak Anak-anak di Tepi Kali Ciliwung Berani Bermimpi dan Cinta Belajar

Dia menegaskan, urusan Ciliwung bukan sekadar soal aliran air, tetapi soal ketertiban ruang kota. Dia juga menyinggung perlunya gerak serempak antarinstansi, agar hasilnya tak menjadi sia-sia.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, mengingatkan bahwa pekerjaan fisik di badan sungai tak akan memberi hasil berarti jika persoalan di hulu tetap dibiarkan. Menurut dia, apa pun yang dikerjakan di hilir akan kembali tergerus lumpur bila sumber persoalan tidak dibenahi.

Baca Juga: KLH, Pertamina, dan PGN Gelar Festival Ciliwung 2025 Wujudkan Sungai Bersih, Indah dan Produktif

"Kalaupun kita hari ini bisa merehabilitasi, melakukan pengerukan dan seterusnya, tapi kalau hulunya tidak dijaga, maka kemudian manakala hujan setempat, yang turun akan lumpur lagi, lumpur lagi, lumpur lagi. Jadi hulu itu wajib kita kerjakan, kita jaga bersama-sama," tegasnya.

Dodi menambahkan, penataan hulu membutuhkan kerja lintas kementerian. Dia menyebut Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai instansi yang harus duduk satu meja, bersama dengan Pemprov Jakarta.

"Nanti kita harus mengobrol bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, bersama-sama juga dengan Pemda. Karena ada beberapa hal juga Pemda yang sangat terlibat dalam urusan itu," tuturnya.