Wakil Ketua DPR Soroti Ormas Berkedok Preman: Ganggu Investasi, Harus Diberantas

Ahada Ramadhana | 18 Mei 2025, 16:16 WIB

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI? Cucun Ahmad Syamsurijal, menyoroti keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menyimpang dari fungsi sosialnya dan justru menjadi sumber keresahan.

Ia menegaskan, praktik-praktik premanisme berkedok ormas telah mengancam ketertiban, rasa aman masyarakat, dan kepercayaan investor.

“Banyak laporan bahwa di kawasan industri, khususnya Jabodetabek, ormas tertentu memaksakan keterlibatan dalam proyek. Mulai dari pungutan 'uang keamanan', jatah proyek, hingga intimidasi saat hari raya,” ujar Cucun dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).

Cucun menyebut laporan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mengungkap keresahan investor akibat gangguan yang dilakukan ormas, termasuk aksi demonstrasi, penyegelan pabrik, hingga pemaksaan jatah proyek.

Ia mengingatkan, kondisi ini bisa membuat investasi batal masuk atau bahkan hengkang dari Indonesia.

Tak hanya di sektor industri, praktik menyimpang ormas juga muncul dalam bentuk penagihan kendaraan oleh kelompok yang mengaku sebagai debt collector.

“Kendaraan masyarakat dirampas di jalan oleh mereka yang tidak berwenang. Ini jelas pelanggaran hukum dan sangat meresahkan,” tegasnya.

Cucun mendesak pemerintah segera menyusun strategi nasional yang mencakup evaluasi hukum ormas, penegakan aturan, dan penguatan perlindungan bagi pelaku usaha.

Ia juga mendorong adanya audit menyeluruh terhadap legalitas ormas-ormas yang kerap terlibat aksi pemaksaan atau kekerasan.

“Penegak hukum harus mendukung visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menciptakan iklim investasi sehat. Tidak boleh ada ruang bagi kelompok arogan yang menjadikan ormas sebagai kedok untuk melakukan intimidasi,” ujar Cucun.

Menurutnya, premanisme berbaju ormas adalah ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi. “Ini bukan hanya soal keamanan lokal, tapi juga menyangkut reputasi Indonesia di mata dunia,” tambahnya.

Cucun mengapresiasi langkah Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan yang berkomitmen memberantas ormas-ormas yang meresahkan.

Ia juga mendukung nota kesepahaman antara Pemprov Jabar, Polda Jabar, dan Polda Metro Jaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan, terutama di kawasan industri.

“Patroli bersama, pos pengamanan di area publik, dan kerja sama dengan TNI serta Satpol PP adalah langkah konkret yang perlu ditiru daerah lain. DPR siap mengawal ini,” tegasnya.

Cucun menegaskan, tidak boleh ada kompromi terhadap ormas yang menyimpang.

“Semua elemen bangsa harus tunduk pada hukum. Negara tidak boleh kalah oleh intimidasi kelompok-kelompok yang merusak ketertiban dan menghambat kemajuan ekonomi,” pungkasnya.