Buruh Desak Outsourcing Dihapus, Memperburuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia

AKURAT.CO Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN), menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Dalam aksi tersebut, para buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja dan menciptakan ketidakpastian kerja.
Perwakilan SPN Jakarta Utara, Sopyan Hadi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing telah menyebabkan banyak pekerja terjebak dalam kondisi kerja yang tidak pasti, dengan upah yang rendah dan jaminan sosial yang tidak memadai.
Baca Juga: Prabowo Jadi Presiden Paling Konsisten Perjuangkan Kesejahteraan Buruh
"Outsourcing tidak hanya merugikan hak-hak pekerja, tapi juga memperburuk kesejahteraan buruh di Indonesia. Kami menuntut pemerintah untuk segera menghapuskan sistem ini," kata Sopyan, Kamis (1/5/2025).
Menurut SPN, outsourcing telah menjadi salah satu alasan utama rendahnya kualitas pekerjaan di banyak sektor industri. Buruh yang bekerja dengan status outsourcing, sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
"Yang kita rasakan itu mulai dari tunjangan kesehatan, pensiun, dan hak cuti yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Aksi yang berlangsung damai ini dihadiri oleh ribuan buruh dari berbagai sektor, termasuk manufaktur, transportasi, dan jasa. Mereka juga mengajak masyarakat, untuk mendukung perjuangan buruh dalam memperjuangkan hak-haknya dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
"Kami ingin adanya regulasi yang lebih berpihak pada pekerja, tidak hanya menguntungkan pengusaha," ujarnya.
Aksi ini juga diwarnai dengan serangkaian kegiatan lain, seperti orasi, musik, dan pembacaan pernyataan sikap, serta penandatanganan petisi untuk mendukung penghapusan outsourcing. Buruh berharap, melalui aksi ini, suara mereka dapat didengar dan ada perubahan signifikan dalam perlindungan hak-hak pekerja di tanah air.
Baca Juga: Di Hadapan Buruh, Prabowo Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan PRT
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang baru akan dibuat untuk mencari cara menghapus sistem outsourcing.
Prabowo menegaskan niatnya untuk menghapus outsourcing di Indonesia. Nantinya, dewan yang diisi para pimpinan serikat buruh tanah air diperintahkan untuk mencari cara merealisasikan mimpi Prabowo itu.
"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," tegas Prabowo dalam Pidato Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kecelakaan Maut di Afrika Selatan, 21 Orang Tewas dalam Tabrakan Tiga Kendaraan
- 2Terpukau Atmosfer Persija vs Persib di SUGBK, John Herdman: Belum Pernah Saya Rasakan
- 3Apa Itu Gempa Megathrust? Ini Wilayah Indonesia yang Berpotensi Terdampak
- 4Tokoh Partai Reformasi Britania Raya Balas Trump soal Irlandia Bersatu: Jangan Campuri Politik Inggris!
- 5Suahasil Nazara Jadi Menkeu Baru, Ini Sosok dan Perjalanan Kariernya
- 6Soal Kabar Jokowi-Megawati Bakal Bertemu, Said Abdullah: Kartunya Mati, Jangan Dihidupkan Lagi
- 7ACL Two: FC Seoul Siapkan Pemain SMA Lawan Persib Bandung, Anggap Remeh?
- 8Ismed Sofyan Puji Shin Tae-yong Usai Persija Kalahkan Persib, Putuskan Kebuntuan 3 Tahun
- 9Sidang Korupsi Kuota Haji Ungkap Marwan Dasopang Mendorong Kuota Tambahan Tidak Seluruhnya untuk Jemaah Reguler
- 10Fahd A Rafiq Bersama Tujuh Tersangka OTT Summarecon Digiring ke Mobil Tahanan KPK







