Bukan Hal Baru, Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Tidak Perlu Ditentang

Atikah Umiyani | 18 Desember 2024, 10:10 WIB

AKURAT.CO Persaudaraan 98 ikut bersuara usai banyak pihak yang menentang usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Menurut Bendahara Umum Persaudaraan 98, Roy Pohan, usulan tersebut bukanlah hal baru karena pernah diundangkan pada 2014 lalu.

Meski pada akhirnya implementasi aturan tersebut dibatalkan oleh perppu yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Oleh karena itu, Roy menilai, usulan tersebut semestinya tidak perlu dipertentangkan.

Justru lebih tepat jika usulan tersebut dibahas dan dikaji bersama.

"Kalau sekarang diwacanakan kembali dengan alasan yang disebutkan tadi kan untuk efisiensi anggaran dan lain-lain, saya pikir ini sebetulnya juga bukan sesuatu yang harus dipertentangkan," kata Roy kepada Akurat.co, Rabu (18/12/2024).

"Tapi, sebagai suatu wacana yang digulirkan untuk dibahas bersama-sama, saya pikir tidak ada salahnya karena ini bukan barang baru," sambungnya.

Roy juga membantah ketika munculnya usulan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dicap sebagai kemunduran demokrasi.

Ia justru punya pandangan yang sebaliknya.

"Orang kan boleh berpendapat. Kalau dari saya berpendapat, dengan dia melemparkan wacana untuk dibahas secara publik, itu sudah bentuk demokrasi," ucapnya.

Roy menilai, pemilihan kepala daerah lewat DPRD juga membawa dampak positif karena keterwakilan suara rakyat justru akan semakin kuat.

"Kalau bicara demokrasi, DPRD-nya sendiri kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Namanya fungsi DPRD atau pengertian DPRD sebagai perwakilan rakyat, tidak ada juga yang dikurangi. Ini justru memperkuat posisi DPRD sebagai perwakilan rakyat untuk mewakili rakyat yang memilihnya," jelasnya.