Pengamat Sebut Komentar Media Barat Soal Diplomasi Prabowo Tendensius

AKURAT.CO Pengamat dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menyoroti artikel media Barat yang membahas lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke China dan Amerika Serikat (AS).

Media asal Inggris, The Economist menyebut Prabowo ‘putus asa’ karena kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu itu menimbulkan pertanyaan tentang arah politik luar negeri Indonesia. Disebutkan pula bahwa politik luar negeri Indonesia di bawah Prabowo berpotensi kehilangan jati dirinya sebagai negara yang selama ini netral dan independen.

Khairul menilai artikel itu cenderung tendensius, kurang berdasar, dan mengabaikan kompleksitas diplomasi itu sendiri.

“Menurut saya artikel itu sangat tendensius. Tudingan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo berpotensi mengorbankan netralitas dan kemandirian tidak hanya kurang berdasar, tetapi juga mengabaikan kompleksitas diplomasi yang dijalankan oleh Indonesia,” tutur Khairul kepada wartawan, Rabu (4/12).

Dia menyampaikan kunjungan Prabowo ke beberapa negara seperti China dan AS adalah bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

Langkah Prabowo ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap memperjuangkan kepentingan nasionalnya, bukan terjebak dalam pengaruh negara tertentu.

“Kunjungan luar negeri Prabowo, yang mencakup berbagai negara dengan tujuan berbeda, tidak bisa disederhanakan sebagai sekadar pencarian pengakuan atau upaya untuk menyenangkan negara tertentu,” ungkap Khairul.

“Diplomasi dijalankan dengan upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan, baik ekonomi, politik, maupun keamanan, tanpa mengorbankan prinsip bebas dan aktif,” tambahnya.

Menurut Khairul, media asing sebaiknya memberikan penilaian dengan pandangan yang luas terhadap langkah politik luar negeri Indonesia.

“Menilai kebijakan luar negeri Indonesia hanya dari kunjungan ke dua negara besar ini tanpa melihat konteks keseluruhan (rangkaian kunjungan) adalah pandangan yang sempit,” jelasnya.

“Dan tidak memahami tujuan jangka panjang Indonesia memperkuat hubungan strategis dengan berbagai negara, tanpa mengorbankan kemandirian politik,” kata Khairul.