Buntut Polemik Paskibraka Dilarang Pakai Hijab, Kepala BPIP Didesak Mundur

AKURAT.CO DPR RI turut merespons pernyataan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengenai anggota Paskibraka putri yang melepas jilbabnya secara sukarela demi keseragaman dengan anggota Paskibraka lainnya di Ibu Kota Negara (IKN).

Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi PKS, Alifudin, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan menekankan bahwa keseragaman tidak boleh mengorbankan hak-hak individu dalam mengekspresikan keyakinannya.

Sehingga menurutnya, Kepala BPIP pantas untuk dicopot dari jabatannya karena sudah melakukan kesalahan yang fatal.

"Saya meminta ketua BPIP untuk mundur karena sangat tidak pancasilais, sebagai ketua BPIP dia telah melakukan kesalahan fatal dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak individu," kata Alifudin dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (15/8/2024).

Baca Juga: Paskibraka Dipaksa Lepas Hijab, Cak Imin: BPIP Harus Diisi dengan Orang yang Bijaksana

"Setiap warga negara, termasuk anggota Paskibraka, harus diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya tanpa ada rasa takut atau tekanan demi keseragaman," tambahnya.

Dia menekankan bahwa hak untuk mengekspresikan keyakinan agama, termasuk mengenakan jilbab, adalah bagian dari kebebasan beragama yang dilindungi oleh konstitusi.

"Keseragaman tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kebebasan beragama. Pancasila, sebagai dasar negara kita, menekankan pentingnya keberagaman dan penghormatan terhadap keyakinan individu," tegasnya.

Lebih lanjut, Alifudin mengingatkan bahwa nilai-nilai kebangsaan yang kita junjung tinggi harus mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman.

"Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita harus menunjukkan bahwa kita menghormati dan melindungi hak-hak setiap individu, termasuk dalam hal keyakinan agama. Ini adalah esensi dari Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita pertahankan," tambahnya.

Dia juga menyerukan kepada BPIP dan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan praktik yang diterapkan dalam pelatihan Paskibraka.

"Saya mendesak BPIP untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak individu. Setiap warga negara, termasuk anggota Paskibraka, harus diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya tanpa ada rasa takut atau tekanan demi keseragaman," katanya.

Sebagai Anggota Komisi IX DPR RI, yang fokus pada isu-isu sosial dan kesejahteraan rakyat, Alifudin berkomitmen untuk terus memperjuangkan perlindungan hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap program atau kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dan lembaga negara menghormati dan melindungi kebebasan beragama.

"Saya akan terus mengawasi perkembangan isu ini dan memastikan bahwa hak-hak setiap warga negara, termasuk dalam hal kebebasan beragama, selalu dihormati dan dilindungi," tutupnya.