SMRC: 68 Persen Publik Percaya Jokowi Membangun Politik Dinasti, 75 Persen Tidak Suka

AKURAT.CO - Mayoritas publik menganggap Presiden Joko Widodo atau Jokowi sedang membangun politik dinasti. Demikian kesimpulan survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Survei dilakukan SMRC pada rentang 29 Oktober-5 November 2023. Hasil survei disampaikan pendiri SMRC, Prof. Saiful Mujani, Kamis (16/11/2023).
Populasi survei adalah warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Sampel sebanyak 2400 responden dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) dari populasi.
Response rate atau responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 1939 atau 81%. Sebanyak 1939 responden ini yang dianalisis.
Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 2,3% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling). Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
"68 persen menyatakan percaya pandangan bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti. Dari yang tahu itu juga, 75 persen menyatakan tidak suka Presiden Jokowi membangun politik dinasti," kata Saiful Mujani.
Saiful mendefinisikan politik dinasti adalah kekuasaan yang diperoleh melalui atau karena ikatan darah. Politik dinasti adalah kekuasaan yang turun-temurun seperti dari ayah ke anak.
Politik dinasti tidak terjadi jika tidak ada pihak yang sedang berkuasa. Seseorang bisa menjadi pejabat publik seperti gubernur dan bupati, dikatakan punya karakteristik dinasti apabila ia memeroleh kekuasaan atau jabatan tersebut terkait dengan pihak yang sedang berkuasa, di mana pihak yang sedang berkuasa itu memiliki hubungan darah dengan yang sedang mencari kekuasaan tersebut.
Anggapan bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti karena putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo, menantunya Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan, dan anak bungsunya Kaesang Pangarep diangkat menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tanpa berjuang panjang dari bawah.
Terbaru, Gibran maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Supaya tidak bingung, SMRC bertanya dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan politik dinasti. Terhadap pertanyaan tersebut, hanya 38 persen publik yang tahu atau pernah dengar mengenai politik dinasti, 62 persen yang tidak tahu.
"Dari yang tahu, 53 persen menyatakan setuju dengan pandangan bahwa politik dinasti tidak adil karena mengurangi kesetaraan kesempatan bagi setiap warga untuk menjadi pejabat pemerintahan. Ada 45 persen yang tidak setuju dan 2 persen tidak tahu. Dari yang tahu, sebanyak 85 persen menyatakan tidak suka dengan politik dinasti, hanya 13 persen yang suka, dan sisanya (2 persen) tidak menjawab," tutur Saiful Mujani.[]
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Eks Ketua KY Soroti Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Menemukan Bukti Bukan Berarti Terbukti
- 2Kalender Jawa 12 Oktober 2026: Watak Weton Senin Pahing Dikenal Tegas dan Punya Cita-Cita Tinggi
- 3Kontak Tembak di Papua Barat Daya, Komandan Operasi OPM Dikabarkan Tewas
- 4Prediksi Lens vs Sporting CP 13 Oktober 2026: Skor, H2H, dan Susunan Pemain
- 5Kalender Jawa 13 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pon, Setia tetapi Mudah Cemburu
- 6Prediksi Skor Sabah FK vs Slavia Praha 13 Oktober 2026: Siapa yang Diunggulkan?
- 7Zelensky: Jika Trump dan Putin Menginginkan Pemilu di Ukraina, Syaratnya Gencatan Senjata 60 Hari
- 8Harimau Siberia Tewaskan Pengunjung di Inggris, Berakhir Disuntik Mati?
- 9Kata Gibran Terkait Survei Celios: Kritik Harus Dijawab dengan Kerja Lebih Baik
- 10KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid Pekan Ini







