Kominfo Ungkap Ada 2,36 Juta Angkatan Kerja Baru Tidak Terserap

AKURAT.CO Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap ada sekitar 2,36 juta angkatan kerja baru tidak bisa terserap di lapangan kerja. Mereka boleh jadi adalah para lulusan baru tahun 2019-2020. Baik yang sarjana maupun yang setingkat SMA. Jumlah itu menambah daftar jumlah pengangguran di masa pandemi saat ini.

Adanya jumlah angkatan kerja baru yang tidak terserap itu disampaikan Wakil Jubir Kemenkominfo Dewi Meisari di Jakarta, Senin (9/11/2020l Dia mengatakan, jumlah angkatan kerja yang tidak terserap itu semakin membengkak lantaran ada sekitar 310 ribu orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

“Maka pada quartal ketiga tahun ini terdapat  penambahan pengangguran sekitar 2.67 juta. Sehingga total pengangguran Indonesia menjadi 9.77 juta orang atau 7.07 persen,” jelasnya.

Selain itu, di masa pandemi saat ini, terjadi pergeseran struktur ketenagakerjaan. Pertama, terjadi penurunan tenaga kerja penuh waktu menjadi 63.85 persen.  Selain itu, terjadi peningkatan tenaga kerja paruh waktu yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu namun tidak bersedia menerima pekerjaan lain menjadi hampir 26 persen. 

“Hal ini menunjukkan bahwa tren karir sebagai freelancer yang umumnya bekerja dengan skema kompensasi berdasarkan hasil, bukan berdasarkan waktu sedang berkembang,” tuturrnya.

Aspek kedua yakni terjadi peningkatan partisipasi kerja perempuan sekitar 1.3 persen menjadi 53.13 persen. Padahal, pada saat yang bersamaan terjadi penurunan partisipasi kerja laki-laki sebesar 0.84 persen.

"Dan aspek ketiga meningkatnya pekerja di sektor informal sekitar 4.5 persen menjadi 60.47 persen termasuk pelaku UMKM yang belum dibantu oleh karyawan tetap," paparnya.

Dia menekankan pentingnya kelincahan beradaptasi di masa Pandemi saat ini. Hal itu penting agar produktiftivitas tetap terjaga. Perubahan-perubahan prilaku dan gaya hidup serta gaya kerja digital menjadi bagian dari kenormalan baru saat ini. Menurut dia, perubahan itu perlu terus dibudayakan agar masa pandemi dapat menjadi momentum peningkatkan produktivitas, kegesitan, dan daya saing bangsa. 

“Sesuai dengan Roadmap Transformasi Digital, pemerintah akan terus mengalokasikan  belanja negara untuk percepatan transformasi digital pada sektor-sektor strategis, termasuk sektor pemerintahan sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik,” jelasnya