Usulan Posisi Gerbong Khusus Wanita Tidak Selesaikan Masalah, MTI Soroti Pentingnya Edukasi Keselamatan

AKURAT.CO Usulan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, untuk menempatkan penumpang perempuan di gerbong tengah, dalam rangkaian KRL, dinilai tidak tepat.

Apalagi, pernyataan itu keluar pascakecelakaan maut KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

"Tidak menyentuh akar persoalan keselamatan transportasi," ujar Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, usulan tersebut kurang relevan dan tidak menyelesaikan masalah utama dalam sistem keselamatan perkeretaapian.

"Kurang mengena dan tidak menyelesaikan masalah," kata Djoko.

Baca Juga: Mengapa Gerbong Wanita Ada di Ujung KRL? Ini Alasan Resmi, Manfaat, dan Pro Kontra Usai Kecelakaan Bekasi

Ia justru mendorong pemerintah fokus pada langkah yang lebih fundamental, yakni membangun kesadaran keselamatan sejak dini melalui sektor pendidikan.

Menurut Djoko, menteri PPPA seharusnya mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memasukkan kurikulum keselamatan bertransportasi bagi peserta didik.

"Mestinya menteri PPPA minta mendikdasmen bikin kurikulum keselamatan bertransportasi. Agar anak-anak kita sejak usia dini paham akan keselamatan berlalu lintas," jelasnya.

Edukasi sejak dini akan memberikan dampak jangka panjang dalam membentuk budaya keselamatan di masyarakat. Dibandingkan kebijakan reaktif yang bersifat parsial.

Sebelumnya, insiden antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur memicu berbagai respons, termasuk usulan pengaturan posisi penumpang perempuan. Namun, sejumlah pengamat menilai pendekatan tersebut tidak berkaitan langsung dengan faktor penyebab kecelakaan.

Baca Juga: UPDATE Kecelakaan KRL Bekasi Timur: Korban Tewas Bertambah Jadi 16 Orang, Meninggal di ICU

MTI menekankan bahwa peningkatan keselamatan transportasi harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari sistem operasional, infrastruktur, hingga peningkatan kesadaran pengguna jasa.