Besok Ada Demo Ojol Besar-besaran, Layanan Transportasi dan Antar Makanan Terancam Lumpuh

AKURAT.CO Ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai daerah di Indonesia, dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran bertajuk Aksi 205 pada Selasa, 20 Mei 2025.

Aksi ini akan dimulai pukul 13.00 WIB dan disertai dengan offbid massal, yakni tindakan mematikan aplikasi oleh para pengemudi sebagai bentuk protes.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan bahwa dalam aksi tersebut, ribuan pengemudi baik roda dua maupun roda empat diperkirakan akan menonaktifkan aplikasi secara serentak.

Dampaknya, layanan transportasi dan pesan antar makanan berbasis aplikasi diprediksi akan terganggu secara signifikan, bahkan bisa berhenti total di sejumlah wilayah.

Baca Juga: Ojol Khawatirkan Pendapatan Susut Jika Merger Grab-GoTo Terealisasi

"Besarnya jumlah pengemudi yang akan offbid membuat potensi kelumpuhan layanan sangat besar, baik sebagian maupun secara keseluruhan," ujar Igun, Senin (19/5/2025).

Aksi ini direncanakan menyasar berbagai titik vital di ibu kota, termasuk Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, Gedung DPR RI, serta kantor pusat sejumlah perusahaan aplikator.

Tidak hanya dari Jakarta, para pengemudi yang akan turun ke jalan berasal dari kota-kota lain seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Palembang, hingga Lampung.

Garda Indonesia, sebagai organisasi yang menaungi para pengemudi ojek online, sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi terganggunya aktivitas harian. Terutama, karena kemungkinan kemacetan dan tertundanya layanan transportasi daring.

"Kami mohon maaf sebelumnya jika aksi ini menyebabkan ketidaknyamanan atau gangguan aktivitas masyarakat. Namun, ini adalah bentuk perjuangan kami," tuturnya.

Baca Juga: Implementasi BHR Belum Optimal, Menaker Minta Maaf ke Ojol

Menurutnya, salah satu pemicu utama aksi ini adalah kebijakan sejumlah aplikator yang memotong hingga 50 persen dari penghasilan pengemudi, jauh melampaui batas maksimal 20 persen yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP No. 1001 Tahun 2022.

Igun menilai, praktik semacam ini mencerminkan pembiaran pelanggaran oleh pihak aplikator dan lemahnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pengemudi yang menjadi bagian penting dari sistem transportasi digital nasional.

"Aksi ini bukan sekadar protes, tetapi juga bentuk keprihatinan dan seruan agar pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap regulasi yang ada serta lebih berpihak pada nasib para pengemudi," tegasnya.